McKinsey Jadi Konsultan Pemindahan Ibu Kota

Ibukotakita-Konsultan McKinsey Indonesia dipilih menjadi lembaga konsultan untuk mempersiapkan masterplan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan konsultan McKinsey Indonesia menjadi lembaga konsultan untuk menyusun masterplan pemindahan ibu kota. “Iya itu kalau tak salah konsorsium, McKinsey tapi anggotanya sebagian ahli Indonesia,” kata Bambang di Kantor Bappenas, Kamis (17/10/2019).

McKinsey & Company merupakan perusahaan konsultan manajemen multinasional dari sekitar 80% perusahaan besar di dunia. Penunjukan McKinsey sebagai konsultan masterplan pemindahan ibu kota merupakan hasil kualifikasi pelelangan studi kelayakan teknis calon lokasi ibu kota negara yang dilakukan oleh Bappenas pada 25 Juli 2019 lalu.

Ada sejumlah tahapan untuk membangun ibu kota. Tahap pertama pada 2021-2024 pemerintah menargetkan pembangunan antara lain; istana, kantor lembaga negara terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, selain itu juga taman budaya dan botanical garden.

Tahap kedua pada 2025-2029, perumahan ASN, TNI, dan Polri. Lalu fasilitas pendidikan, diplomatic compound, hightech and clean industries, R&D Center, MICE Convention Center, sport center, museum, shopping mall, dan pangkalan militer. Tahap ketiga pada 2030-2045, tahap akhir dilengkapi national park, konservasi orang utan, cluster pemukiman non-ASN, metropolitan, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.

Bappenas juga mengestimasikan dari serangkaian rancangan pemindahan ibu kota pada 2024 mendatang, diperkirakan sekitar 205.000 penduduk yang pindah ke ibu kota baru. Bappenas memperkirakan, jumlah penduduk itu terdiri dari sekitar 180.000 aparatur sipil negara (ASN), yakni PNS pusat, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya.

Sementara 25.000 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri. Selain itu, dalam lima hingga sepuluh tahun setelah ibu kota resmi berpindah akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa terdiri atas keluarga-keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800.000 orang.  Populasi tersebut juga ditambah dari golongan pelaku bisnis pendukung pemerintahan seperti;  rumah makan, pusat perbelanjaan, dan lain lain dengan kisaran 300.000 hingga 400.000 orang. (JIBI/Gloria F.K. Lawi)