Wapres Minta Pusat-Daerah Bersinergi Percepat Bangun Ibu Kota Baru

Wapres Minta Pusat-Daerah Bersinergi Percepat Bangun Ibu Kota Baru

IBUKOTAKITA.COM-Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dalam mempercepat pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru di Provinsi Kalimantan Timur.

“Saat bertemu, Wapres berharap calon ibu kota baru menjadi prioritas pembangunan,” ungkap Bupati Penajam, Abdul Gafur Mas’ud, ketika ditemui di Penajam Paser Utara, Kamis (13/2/2020).

Wapres Ma’ruf Amin berpesan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam mempercepat pembangunan ibu kota baru.

Prioritas pembangunan ibu kota baru tersebut, lanjut Abdul Gafur Ma’ud, termasuk pembangunan di wilayah atau daerah penyangga ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur.

“Wapres meminta agar wilayah atau daerah penyangga ibu kota negara Indonesia yang baru juga menjadi prioritas pembangunan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dan menetapkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Namun agar tidak terjadi konflik sosial dan permasalahan tapal batas, Bupati Abdul Gafur Mas’ud mengusulkan seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara masuk dalam kawasan ibu kota negara menggantikan Jakarta.

Bupati telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyangkut usulan tersebut.

Selain fokus terhadap pembangunan ibu kota negara Indonesaia yang baru, Wapres Ma’ruf Amin juga membahas terkait sektor pertanian dan kesehatan, khususnya masalah stunting yaitu anak tumbuh kerdil akibat kurang gizi.

“Kami juga membahas perkembangan sektor pertanian di kabupaten Penajam Paser Utara, serta menyangkut stunting atau kurang gizi,” ucap Bupati.

Wapres Ma’ruf Amin juga memprioritaskan masalah kekerdilan anak akibat kurang gizi, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih ada kasus stunting dan meminta pemerintah kabupaten bersama pemerintah pusat mengatasi permasalahan tersebut.  (Antara)

Leave your comment
Comment
Name
Email