Bappenas Buka Bukaan Ibu Kota Baru

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta.

Bagaimana rencana hingga eksekusi pemindahan ibu kota ini. Berikut wawancara tim Bisnis Indonesia dan Solopos– Grup Ibukotakita.com dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kapan Presiden Jokowi memulai rencana pemindahan ibu kota negara?

Saya Bappenas kan baru mulai Juli 2016. Kemudian saya dipanggil Presiden bicara mengenai ibu kota itu pada pertengahan 2017. Buat saya itu pertama kali. Waktu itu sudah mulai melihat peta Kalimantan. Kemudian bicara mengenal alasan-alasan kenapa kita harus ke luar Jawa.

Beliau meminta kami melakukan kajian mengenai pemilihan lokasi. Jadi memang kajian yang kita buat selama dua tahun itu fokusnya adalah pada pemilihan lokasi dan skema terbaik untuk pemindahan ibu kota.

Tetapi dalam perjalanan kemudian baru saya sadar dan paham bahwa ketika Menteri Bappenasnya masih Pak Andrinof [Chaniago] pada 2014-2015 sudah mulai ada pembicaraan mengenai ide pindah ibu kota ke Kalimantan.

Jadi ide pindah ke Kalimantan itu sebenarnya tidak dimulai dari studi yang saya pimpin sejak 2017, tapi sudah ada cikal bakalnya sejak 2015.

Cuma memang yang 2017-2019 kami membuatnya lebih detail dan teknis. Bagaimana pun kalau sudah menentukan lokasi kita tidak bisa balik atau membatalkan. Kami pastikan semua aspek dalam penentuan lokasi itu kami perdalam.

Ini berarti bisa dipastikan rencana pemindahan ibu kota ini tidak akan berhenti?

Bahwa Presiden Jokowi mengangkat itu [pemindahan ibu kota] saat pidato di MPR/DPR/DPD pada 16 Agustus itu sebenarnya sinyal beliau sangat serius. Memang kita belum mengajukan undang-undangnya secara resmi.

Waktu itu kami baru selesai kajian penentuan lokasi. Sedangkan undang-undang itu mulai butuh misalnya mengenai status pemerintahan, administrasi, dan pembiayaannya. Sekarang sedang kami siapkan RUU-nya dengan harapan sebelum akhir tahun sudah kami ajukan ke DPR.

Begitu kami ajukan ke DPR, ini kan bergulir terus. Harapannya UU-nya terbit tahun depan dan dari situ kita mulai konstruksi. Mulai membangun ibu kota secara fisik. Harapannya 2024 awal, ibu kota sudah di lokasi baru. Jadi pemerintahan sudah dijalankan dari ibu kota yang baru. Jadi memang kita punya tenggat yang cukup ketat.

Apakah cepat-lambatnya pemindahan ibu kota ini ada faktor bagaimana DPR yang baru ini merespons?

Tentunya pemerintahan berikutnya harus melakukan komunikasi politik yang baik dengan semua fraksi, dengan pimpinan DPR, pimpinan DPD, dan juga MPR supaya kedudukan hukum dari ibu kota yang baru ini kuat. Kita butuh status hukum yang kuat supaya proses pembangunannya bisa berjalan cepat dan mengejar tenggat di awal 2024.

Kuncinya status hukum itu apa?

Misal penentuan status daerahnya itu kan buat nanti sebenarnya. Juga status badan pengelolanya. Namanya nanti bisa kita lihat. Apakah badan otorita, kawasan khusus.

Itu penting untuk kita mendapatkan kepastian hukum mengenai lembaganya dan status nantinya dari ibu kota baru itu. Jadi salah satu usulannya adalah provinsi administratif yang tentunya beda dengan provinsi lain yang misalnya ada pilkada.

Pemindahan ibu kota ini kan kerja besar. Jangan-jangan nanti akan ada menteri khusus pemindahan ibu kota?

Itu tergantung presiden, meskipun memang kalau kita lihat di Jepang waktu Perdana Menteri Abe melakukan reshuffle terakhir ada portofolio baru menteri Olimpiade 2020 untuk Jepang.

Kalau olimpiade yang sifatnya cuma temporer meski persiapannya panjang, ya memang pemindahan ibu kota itu memang selayaknya nanti badan pengelolanya dipimpin setingkat menteri.

Bahwa itu nanti namanya menteri apa itu urusan lain. Apakah menteri atau kepala badan setingkat menteri, tapi yang paling penting supaya ini bisa cepat dan punya kewenangan kuat. Ini bersifat saran karena itu terpulang kepada Presiden dan susunan kabinet yang akan dibentuk.

Berapa kira-kira PNS yang pindah ke ibu kota baru?

Kira-kira 200.000 PNS. Pegawai negeri kan 4 juta sekian, paling banyak guru yang tersebar di seluruh Indonesia dan PNS daerah. Pegawai negeri pusat sekitar 200.000 tambah satu keluarga 4 orang jadi tambah 800.000 orang. Tambah dengan TNI/Polri dan pelaku ekonomi bisa 1,5 juta orang.

Kita merancang kotanya dengan daya dukung untuk 1,5 juta penduduk. Tentunya bisa diperluas lagi, tapi tahapan awal kita bicara kota dengan daya dukung 1,5 juta jiwa. (Bersambung/Solopos-Danang Nur Ihsan)