Begini Cara Masyarakat Kutai Barat Jaga Hutan

Begini Cara Masyarakat Kutai Barat Jaga Hutan

IBUKOTAKITA.COM- Masyarakat Kampung Tanjung Soke dan Kampung Grunggung Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim) merespon spositif ditetapkannya daerah mereka sebagai pelaksana Program Kampung Iklim (Proklim)+ atau program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Fasility (FCPF) Carbon Fund 2020-2024.

Menurut Sekretaris Kampung Tanjung Soke, Asrani secara umum mereka sangat mendukung ditetapkan sebagai pelaksana Proklim +. Terlebih tugasnya lebih pada berkomitmen menjaga tutupan hutan atau kawasan berhutannya agar tetap lestari.

“Sejauh ini tanpa dimintapun sebenarnya masyarakat sudah menjaga hutan. Sebab kalau tidak jaga hutan mau dapat sumber penghidupan dari mana. Kita hidup dari hasil hutan,” aku Asrani saat berbincang, di Lamin Adat Kampung Tanjung Soke, Rabu (27/11/2019) seperti dilansir Antaranews.

Dia mengaku sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Dari 19.790 hektare luas wilayahnya, sekitar 70 persen masih tergolong berhutan. Sedangkan dari sisi status, sekitar 600 hektare berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dan sisanya berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Hutan Lindung (HL).

Hanya, ke depan dia berharap melalui Proklim + ada bentuk apresiasi atas keterlibatan menjaga hutan. Selama ini mereka dituntut menjaga hutan, tapi tidak ada kontribusi yang diperoleh masyarakat. “Jadi masyarakat bergairah. Dilibatkan menjadi penjaga hutan misalnya, yakin warga mau,” katanya.

Disisi lain, dia menyebut kendala menjaga kawasan hutan adalah kebiasaan segelintir warga berladang berpindah-pindah dengan cara membakar. Mereka tidak mungkin melarang karena itu menjadi sumber pendapatan masyarakat. Namun, menurutnya hutan yang dibakarpun hanya skala kecil. “Kalau kita menyuruh berhenti sama saja memberhentikan mereka makan,” katanya.

Pun demikian Kampung Grunggung. Masyarakat sejak dulu sudah berperan ikut menjaga hutan. “Sekarang dibutuhkan regulasinya. Bagaimana masyarakat yang terlibat diberi semacam insentif agar bersemangat,” kata Petinggi Kampung Grunggung, Rahmad didampingi Staf Kampung Syahman.

Dia menuturkan, kebijakan tersebut akan meningkatkan peluang bisnis dan kesempatan kerja. Selain itu, investasi riil di Kalimantan Timur sebagai lokasi yang akan dipilih menjadi IKN yang baru juga berpotensi meningkat 34,5%, sedangkan investasi riil di Indonesia secara keseluruhan diperkirakan naik sebesar 5%.

“Pemindahan IKN sekaligus juga akan memindahkan ASN [Aparatur Sipil Negara] pusat baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif ke pusat pemerintahan baru. Sehingga penyediaan perumahan dinas dan umum menjadi potensi bagi pengembang dan swasta untuk ikut terlibat,” ujarnya.

Selain membangun perumahan, potensinya juga akan meluas hingga pengembangan fasilitas umum, seperti sarana kesehatan, pendidikan, perguruan tinggi, perkantoran hingga pusat perbelanjaan. Besarnya peluang bisnis tersebut juga diyakini bakal merangsang munculnya pemain-pemain baru di sektor properti.

Untuk mewujudkan rencana besar pemindahan IKN Bambang menyatakan setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sejumlah alternatif pendanaan pun mulai dirancang untuk meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan dari APBN. Salah satu strategi yang akan didorong untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ialah dengan mengajak swasta bekerja sama.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp466 triliun, sekitar 19,2% di antaranya atau Rp89,4 triliun akan dipenuhi dari APBN.

Kemudian, sekitar 54,4% atau Rp253,4 triliun didanai dari skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan 26,4% sisanya atau Rp123,2 triliun akan dipenuhi dari swasta dan BUMN.

Untuk menarik peran aktif para pengembang dan swasta, pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah insentif yang akan diberikan kepada pihak yang ikut terlibat dalam pembangunan IKN baru.

“Pemerintah masih mengkaji apa saja insentif-insentif yang dibutuhkan untuk bisa menarik minat swasta. Namun, salah satu yang akan kami lakukan adalah menawarkan paket-paket pembangunan yang tanahnya sudah siap,” jelasnya.

Leave your comment
Comment
Name
Email