DPRD Kaltim Pertanyakan Sumbangsih Perusda Terhadap Keuangan Daerah

IBUKOTAKITA.COM – Sumbangsih sejumlah perusahaan daerah (perusda) terhadap peningkatan keuangan daerah mendapatkan pertanyaan dari Komisi II DPRD Kaltim. Hal itu bukan tanpa disertai alasan kuat. Pasalnya, ada sejumlah perusda di Kaltim yang mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah, namun memiliki sumbangsih yang sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu wakil rakyat yang mempertanyakan itu yakni Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. Dari 8 perusda yang disebut-sebut telah didirikan Pemerintah Kaltim, ada dua di antaranya yang disorot Demmu. Kedua perusda itu yakni Melati Bhakti Satya (MBS) dan Migas Mandiri Pratama (MMP).

Menurut politikus Partai PAN tersebut, kedua perusda itu memiliki penyertaan modal yang tidak sedikit. Hanya saja sumbangsih atau timbal baliknya terhadap APBD Kaltim dapat dikatakan jauh dari yang diharapkan.

Selain itu, dari kedua perusda itu diketahui telah memiliki masing-masing anak perusahaan. Contohnya, Perusda MMP saat ini sudah mempunyai 3 anak perusahaan. Sedangkan untuk Perusda MBS, diketahui memiliki sebanyak 10 anak perusahaan.

“Keberadaan dari perusda-perusda itu mau kami evaluasi. Kami mau tahu siapa saja sih direksinya, berapa duit APBD dikelola, dan berapa PAD yang disumbangkan,” kata Demmu, Selasa (3/12/2019).

Komisi II memiliki rencana memanggil semua perusda yang dimiliki Pemerintah Kaltim. Utamanya 8 perusda yang sudah terbentuk selama beberapa tahun terakhir. Sebab ada banyak hal yang ingin dievaluasi wakil rakyat Karang Paci -sebutan DPRD Kaltim- terhadap setiap kegiatan yang dilakukan masing-masing perusda.

“Kami ingin tahu, apakah target pendapatan yang sudah ditentukan pemerintah, sudah bisa direalisasikan. Mengingat duit yang disertakan pemerintah kepada setiap perusda jumlahnya tidak kecil,” imbuhnya.

Dia memberikan pengadaian, jika modal yang diseratkan pemerintah sebesar Rp50-80 miliar, namun sumbangsih yang diberikan perusda setiap tahunnya hanya berkisar puluhan juta, maka kinerja dari perusda tersebut patut untuk dilakukan evaluasi. Karena antara modal yang diberikan dengan sumbangsih yang dihasilkan sangat tidak berbanding lurus.

“Ya, kalau nilanya hanya puluhan juta, terus sampai kapan duit yang sudah diberikan itu baru akan kembali,” ujarnya.

Yang membuat Demmu cukup terheran-heran yakni timpangnya sumbangsih PAD yang dihasilkan Perusda MBS. Bagaimana tidak, Pemerintah Kaltim disebut telah menyertakan modal hingga Rp1,2 triliun kepada Perusda MBS. Namun sumbangsihnya terhadap PAD Kaltim hanya Rp3miliar-Rp4 miliar.

“Setahu saya, penyertaan modal Pemerintah Kaltim di Perusda MBS sudah mencapai Rp1,2 triliun. Cuman yang disetorkan hingga hari ini hanya Rp3 miliar-Rp4 miliar saja,” imbuhnya.

Demmu menyebutkan, hanya ada satu perusda di Kaltim yang dapat dikatakan sudah sedikit memberikan sumbangsih yang baik terhadap keuangan daerah yakni Perusda Bank Kaltimtara. Perbankan plat merah tersebut diketahui telah menyumbang Rp171 miliar kepada keuangan daerah.

“Makanya kami mau undang lagi semua perusda di Kaltim. Kami mau menanyakan, apakah dana yang diberikan sudah realistis dengan yang apa ditarget. Dan apakah target itu sesuai enggak dengan realisasinya,” ujar dia. (Dirhanuddin)