Fahri Hamzah: Ngapain ke Kalimantan, Pindah Saja Ibu Kota ke Pulau Reklamasi

ibukotakita — Sejumlah pihak mempertanyakan alasan rencana pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke di Kalimantan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan alasan mendesak apa yang menjadikan ibu kota harus berpindah dari ke Kalimantan.

Fahri menanggap letak geografis Kalimantan terlalu tengah sehingga menyebabkan kendala jika dijadikan sebagai ibu kota. Dia lantas mengusulkan agar pemerintah mengambil alih pulau reklamasi di Utara Jakarta sebagai tempat ibu kota yang baru.

“Jadi ngapain ke Kalimantan? Situ aja ada pulau reklamasi bagus, pakai saja itu. Ambil alih saja daripada di tengah Kalimantan, ada apa di tengah Kalimantan itu? Susah orang,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019), dilansir Suara.com.

Fahri Hamzah beralasan Indonesia dikenal sebagai negara maritim sehingga dia mengusulkan ibu kota tetap di daerah pesisir atau dekat dengan laut ketimbang di tengah pulau dengan dataran seluas Kalimantan.

“Ekstensi ibu kota seperti Malaysia pindah ke Putra Jaya sedikit. Pindahkanlah ibu kota ini dulu kan mau ke Jonggol, Pak Harto gagal waktu itu karena sudah terakhir. Ya sudah pindahin ibu kota itu ke pulau reklamasi, saya sudah hitung luas pulau reklamasi itu dengan Washington DC itu persis sama. Itu mimpinya Bung Karno tahun 60, lahir lah UU DKI itu,” kata Fahri.

Diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan. Sebab sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia ada di sana.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.

Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan. Selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana.

Rencananya Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk sebuah badan otoritas yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.

“Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/7/2019). (Suara.com)