Gapensi Terus Konsolidasi Terkait Proyek Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

IBUKOTAKITA.COM-Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) terus melakukan upaya konsolidasi kepada pemerintah terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Wakil Sekjen II Gapensi Errika Ferdinata mengatakan upaya ini juga untuk mendorong pemerintah agar mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Hal tersebut, imbuhnya, sesuai dengan hasil Rapimnas Gapensi beberapa waktu lalu.

“Gapensi mendesak kepada pemerintah untuk bersama-sama dengan GAPENSI memaksimalkan peran anggota Gapensi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia termasuk Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (12/2/2020).

Lebih lanjut, katanya, Gapensi mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk secara bersama-sama mengoptimalisasikan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pelaksanaan proyek. Termasuk di dalamnya, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja dan material konstruksi.

Sejauh ini, katanya, belum ada keterlibatan langsung Gapensi dalam proyek IKN. Oleh karena itu, pihaknya terus  berkoordinasi terkait kebutuhan pemerintah dalam proyek infrastruktur IKN.

“Kami di asosiasi melakukan match antara supply dan demand untuk IKN. Ini yang mau kami konsolidasi. Jangan sampai kecolongan, bahan material dan sdm dari luar. Tapi kalau ada dari investor asing sebagai bagian dari demand, harus didiskusikan, kami juga akan mengimprove kemampuan,” jelasnya.

Dia menekankan bahwa proyek infrastruktur termasuk IKN, harus bisa berdampak pada industri konstruksi dalam negeri. Apalagi Gapensi memiliki sekitar 42 ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Harus bermanfaat bagi pelaku konstruksi nasional, bagaimana bisa terlibat aktid dan optimal, jangan jadi penonton saja,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong agar investor asing yang mau berpartisipasi dan berinvetasi pada proyek IKN untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta lokal atau BUMN.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan hingga saat ini sudah banyak investor asing dari berbagai  negara yang berminat untuk berpartisipasi pada proyek IKN. Beberapa negara yang menunjukkan minat untuk berinvestasi tersebut di antaranya, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Tiongkok, Singapura, Italia, Denmark, dan UEA.

Adapun saat ini pemerintah masih mengkaji berbagai kemungkinan skema kerja sama antara investor asing dan pihak perusahaan swasta serta BUMN. Skema tersebut mulai dari KPBU, direct investment, hingga menggunakan dana sovereign wealth fund.

Sebagai informasi, proyek IKN membutuhkan pendanaan senilai Rp466 triliun, adapun skema pembiayaan KPBU dan swasta diharapkan sebagai sumber utama pembiayaan. Melalui skema KPBU diproyeksikan pendanaan senilai  Rp253,4 triliun dan skema swasta dan BUMN atau BUMD sebesar Rp123,2 triliun. (JIBI/Bisnis Indonesia/Agne Yasa)