Groundbreaking Infrastruktur Dasar IKN Ditargetkan Pada Kuartal IV/2020

IBUKOTAKITA.COM-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan bahwa rencananya tahun ini akan dimulai pembangunan infrastruktur dasar untuk ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan rencana pembangunan infrastruktur itu akan dilakukan menjelang akhir tahun 2020.

“Insyaallah ada groundbreaking infrastruktur dasar pada Q4 atau akhir semester 2 TA 2020. [Infrastruktur dasar tersebut yaitu] Jalan akses, waduk, air bersih,” katanya kepada Bisnis, Senin (2/3/2020).

Adapun saat ini, katanya, tengah disiapkan rencana desain dan hitungan terkait proyek infrastruktur dasar yang akan dikerjakan tersebut. Adapun untuk lelang proyek juga masih menunggu rampungnya desain dan hitungan biaya tersebut.
“Nunggu desain dan hitungannya dan juga regulasi tentang IKN-nya [berupa] UU dan Perpres, ini juga mengatur badan otorita dan anggaran infrastruktur, kira-kira begitu,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Bastary Pandji Indra mengatakan hingga saat ini belum ada usulan proyek terkait IKN untuk proyek strategis nasional (PSN). Namun, katanya, ada daftar PSN yang secara tidak langsung mendukung infrastruktur IKN.

“Belum [ada usulan PSN untuk IKN]. [Tapi ada PSN yang sudah dukung IKN]. Sepertinya ada bendungan dan jalan tol Balikpapapan-Samarinda,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengungkapkan ada 208 usulan PSN baru yang masih dalam proses screening per 18 Februari 2020.

Seperti diketahui, daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres 3/2016 meliputi 225 Proyek dan 1 Program, lalu direvisi pada tahun 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program, dan terakhir direvisi kembali pada tahun 2018 melalui Perpres 56/2018 hingga meliputi 223 Proyek dan 3 Program.

Dari usulan PSN tersebut, belum ada usulan terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru. Namun, imbuhnya, KPPIP mempertimbangkan untuk mengusulkan ke Presiden agar IKN dimasukkan dalam lampiran PSN.

“Terdapat beberapa usulan PSN yang secara tidak langsung mendukung rencana proyek IKN seperti proyek jalan, bendungan dan jaringan irigasi,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas terus mengebut penyelesaian studi kelayakan proyek Ibu Kota Negara agar pada awal tahun depan soft groundbreaking bisa dilakukan Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelesaikan studi kelayakan termasuk masterplan IKN pada tahun ini.

Selain itu, pada 2019, pihaknya telah menyelesaikan beberapa hal di antaranya penyiapan regulasi berupa Rancangan Undang Undang IKN, dan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita IKN.

Badan Otorita ini yang akan mengelola persiapan pemindahan dan pembangunannya.

Untuk mendukung pembangunan IKN, Bappenas juga telah melakukan berbagai kajian seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sosial ekonomi, sosial budaya, dan yang lainnya.

Adapun permintaan soft groundbreaking dilakukan pada tahun ini oleh Presiden agar pembangunan akses jalan penghubung antarkawasan IKN dan daerah penyangga di sekitarnya bisa mulai dibangun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pembangunan gedung pemerintahan dipastikan menggunakan anggaran negara atau APBN. (JIBI/Bisnis Indonesia/Agne Yasa)