Hore! Peta 3D Ibu Kota Baru Rampung Akhir 2019

Ibukotakita-Badan Informasi Geospasial (BIG) sedang menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di wilayah ibu kota baru, Kalimantan Timur (Kaltim). Peta digital 3D delapan layer ibu kota baru masuk proses perhitungan detail dan diperkirakan akan selesai Desember 2019.

“Pemotretannya sudah selesai, sekarang sedang proses perhitungan detail, akhir Desember peta digital 3D delapan layer itu sudah ada,” kata Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin, saat peringatan Hari Informasi Geospasial di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (17/10/2019) seperti ditulis liputan6.com.

Peta skala 1:5.000 ini nantinya digunakan oleh kelompok kerja (pokja) sebagai acuan untuk perencanaan tata ruang wilayah di ibu kota baru. “Misalnya kawasan ekonomi khusus. Tapi sekarang ingin semuanya sistematik, jadi tidak terpecah-pecah,” kata dia.

BIG sudah lama membantu pemerintah dalam hal ibu kota baru ini. Mulai dari pemilihan lokasi dan lainnya. Kementerian dan lembaga lainnya juga sudah melakukan studi atas pemilihan lokasinya. “Tapi karena rahasia, kami tidak pernah buka itu. Karena sudah diumumkan ya kita sekarang fokus ke kawasan tersebut dan sudah dipetakan,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, ditemui di Kantor BIG mengatakan, untuk membuat perencanaan yang baik perlu berbagai macam data.

Baik data statistik dari BPS, data sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dan Badan Informasi Geospasial berupa peta dasar dengan skala lebih besar di wilayah ibu kota baru. “Dari waktu ke waktu, kami terus berkoordinasi dengan BIG untuk memastikan apakah peta-peta yang dibuat itu sudah sesuai dengan semua perencanaan,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan, peta detail yang dikeluarkan BIG sangat penting karena memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan di ibu kota baru maupun daerah-daerah lainnya. “Peta skala 1:5.000 ini juga akan jadi prioritas untuk pembangunan lima tahun ke depan,” kata dia.

Sementara terkait total biaya yang diperlukan untuk pemindahan tersebut mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut rencananya tidak dipikul sendiri oleh pemerintah. Ada tiga skema yang diterapkan, yaitu penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema KPBU dan partisipasi swasta. Pemerintah akan melibatkan swasta dan BUMN agar beban biaya pemindahan ibu kota tersebut lebih ringan.