Ibu Kota Baru Minim Gempa dan Tsunami, Tapi…

ibukotakita — Ibu kota Indonesia dipastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipindahkan dari DKI Jakarta. Kalimantan dipilih sebagai tujuan kepindahan ibu kota tersebut. Salah satu alasan ibu kota pindah itu adalah demi meminimalisasi risiko bencana alam di ibu kota baru.

Meskipun Kalimantan relatif minim ancaman bencana alam gempa bumi dan tsunami, sejatinya ada potensi bencana lain yang mengancam pulau tempat calon ibu kota baru tersebut. Ada dua lokasi yang masuk dalam kajian awal perpindahan ibu kota tersebut, yakni Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Keduanya tak luput dari ancaman bencana.

”Dibandingkan Jawa, Kalimantan lebih minim potensi bencana gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Meskipun data sebenarnya menunjukkan bahwa pulau ini tidak sepenuhnya bebas dari ancaman gempa dan tsunami,” aku Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Imlu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko Yulianto, sebagaimana dikutip dari laman LIPI, lipi.go.id, Kamis (18/7/2019).

Menurut Eko, karakteristik sumber gempa di lahan tujuan pemindahan ibu kota ini khususnya potensi maksimumnya dalam menghasilkan gempa di masa datang belum diketahui karena memang belum pernah dipelajari secara detail. Sejak 2015-2017. Tidak ada kasus gempa yang dirasakan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang jadi proyeksi ibu kota baru itu. Begitu juga tidak ada kejadian tsunami.

Eko menyebut Kalimantan adalah salah satu pulau yang memiliki sumber daya alam batubara dan gambut yang sangat melimpah. Melimpahnya batubara dan gambut ini mengindikasikan secara alami dataran pantai Pulau Kalimantan tergenang air.

Keberadaan batubara dan gambut yang luas jika dilihat dari perspektif ancaman bencana mengindikasikan potensi banjir dan kebakaran lahan gambut yang perlu diantisipasi jika calon ibu kota baru Indonesia diletakkan di Pulau Kalimantan. ”Ketika gambut terbakar, api akan menjalar baik secara horizontal maupun vertikal dan sulit dipadamkan,” sebut dia.

Setengah Juta Hektare

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), selama 2014-2019, selalu terjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Luas lahan yang terbakar mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan terbesar yang melanda dua provinsi itu terjadi pada 2015 lalu.

Kala itu, hutan dan lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah lebih dari setengah juta hektare atau tepatnya 583.833,44 ha. Luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah ini menjadui yang terbesar di Tanah Air pada 2015. Sedangkan di Kalimantan Timur hutan dan lahan yang terbakar pada 2015 mencapai 69.352,96 ha.

Pada 2018 lalu, luas kebakaran hutan dan lahan di dua provinsi ini sekitar 68.100 ha. Pada 2019, luas lahan yang terbakar kembali turun, yaitu hanya 27 ha di Kalimantan Tengah dan 5.153,07 ha di Kalimantan Timur.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut selama 2015-2017, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah melanda 486 desa dan di Kalimantan Timur 137 desa. Kondisi ini harus menjadi perhatian saat pemindahan ibu kota.

Plt. Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Joeni Setijo Rahajoe menjelaskan ekosistem gambut berperan penting dalam menyimpan karbon dan berperan dalam besar kecilnya emisi karbon setiap tahun. ”Namun jika ada gesekan api, gambut akan mudah terbakar,” jelasnya.

Menurut Joeni, efek kebakaran hutan yang saat ini masih menjadi masalah di Kalimantan adalah akibat dari perubahan peruntukan lahan. Joeni mengungkapkan ada beberapa aspek ekologi yang perlu menjadi perhatian dalam penetapan calon ibu kota baru Indonesia.

”Mulai dari ketersediaan air, kesehatan lingkungan, serta potensi banjir di musim hujan atau kekeringan di musim kemarau. Keberadaan ruang hijau harus masuk dalam penataan site plan sehingga dalam pembangunan tidak merusak kaidah lingkungan,” kata dia.

BPS menyebut bencana banjir melanda 793 desa/kelurahan di Kalimantan Tengah selama 2015-2017. Sedangkan di Kalimantan Timur ada 411 desa terdampak banjir. Kemudian ada 427 desa di dua provinsi itu yang mengalami kekeringan dalam tiga tahun terakhir.

Karena itulah pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu berhitung cermat menghadapi ancaman bencana alam tersebut. Meskipun gempa bumi dan tsunami tak terdeteksi, kebakaran hutan dan lahan bakal membayangi ibu kota baru.