Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, Pengusaha Jakarta Ikut Pindahkah?

IBUKOTAKITA.COM-Ibu kota negara (IKN) akan pindah ke Kalimantan Timur pada 2024. Lalu bagaimana nasib para pengusaha di Jakarta? Apakah mereka akan ikut boyongan ke ibu kota baru di Kalimantan Timur?

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengharapkan pengusaha untuk tetap eksis di Jakarta, meski rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

“Perusahaan jangan pindah, termasuk juga bursa efek tetap di Jakarta sehingga menjadi ikon bahwa Jakarta tetap menjadi kota bisnis yang akan dikembangkan lagi tentunya. Karena kan mampu menopang perekonomian Jakarta dari pajak, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya,” ujar Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/2/2020).

Menurut dia, eksistensi para pengusaha tetap berada di Jakarta dapat dilakukan bila mendapat dukungan dari pemerintah pusat, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Lembaga-lembaga ini akan tetap di Jakarta dan membuat kontribusi Jakarta semakin baik dalam menghadapi persaingan global. Kami berharap Jakarta [ibu kota] tidak hanya menjadi ibu kota negara yang sudah dipindah, nantinya justru mengangkat nama Jakarta menjadi kota internasional terhadap event-event pariwisata,” ucapnya.

Selain itu, dia juga ingin Jakarta tetap diarahkan untuk kota riset internasional yang memang selama ini memang telah disandang Jakarta, karena banyak lembaga riset berkelas internasional di Jakarta.

Sementara itu, sebelumnya Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta mengusulkan Jakarta menjadi kota bisnis dan riset internasional mulai 2024.

Upaya ini dilakukan untuk menyikapi rencana pemerintah pusat yang bakal memindahkan ibu kota ke lokasi baru yakni Provinsi Kalimantan Timur pada 2024.

Sekretaris Komisi I Riset Bidang Pemerintahan pada DRD DKI Jakarta Eman Sulaeman mengatakan, kota bisnis sudah mencakup beberapa hal di antaranya pariwisata, perbankan, ekonomi hingga barang dan jasa.

Kata dia, tantangan yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah untuk menyiapkan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Mulai sekarang pemprov harus mempersiapkan tenaga kerja, khususnya lulusan SMK yang katanya tidak banyak terserap,” kata Eman. (Antara)