Ibu Kota Pindah, Ekonomi Tumbuh 0,2%

IBUKOTAKITA.COM-Ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 0,2% jika Ibu Kota Negara dipindahkan di Kalimantan Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada stagnan di kisaran 5%.

“Kalau dari hitungan awal kami terus analisis proyeksinya yang pasti 0,2 persen poin secara nasional pertumbuhannya,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata, di Jakarta, seperti ditulis liputan6.com, Kamis (23/1/2020).

Dia mengatakan secara jangka pendek memang pertumbuhan belum terlihat secara signifikan. Mengingat Ibu Kota Negara baru didesain untuk jangka panjang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Karena jangka panjang, kami ingin ibu kota itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata dia.

Tak hanya akan mendorong pertumbuhan secara ekonomi nasional, bahkan dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur pun akan terdongkrak jauh lebih besar. Hanya secara besaran dirinya tak menyebutkan angka pasti. “Kalimantan Timur tinggi sekali. tapi saya tak hafal,” imbuh dia.

Sebelumnya, pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terus memancing minat investor asing. Kali ini Hongaria dikabarkan siap berinvestasi senilai USD1 miliar pada proyek tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan ketertarikan tersebut telah disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Hongaria, Viktor Orban. “Baru ada usulan dari Hongaria.  Kan Pak PM-nya ke sini, ke Jogja. Kemarin duta besarnya juga datang ke saya, mereka ingin membentuk Hongary-Indonesia Investment Fund,” ungkap Basuki di Labuan Bajo, NTT.

Secara total, ia menyebutkan nilai total dana investasinya mencapai USD1 miliar yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan hingga persampahan di ibu kota baru. “Itu untuk infrastruktur, air, jalan, sanitasi, sampah. [Nilainya] USD1 miliar,” jelas Basuki.

Pemasukan dana itu juga dikatakannya telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. “Saya sudah lapor Pak Presiden, saya juga sudah lapor Pak Luhut. Signing-nya kalau Pak Presiden [Jokowi] sudah oke,” kata Basuki.