Jadi Langganan Banjir, Samarinda Dinilai Sudah Tidak Layak Jadi Ibu Kota Provinsi

IBUKOTAKITA.COM – Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun menilai Kota Samarinda sudah tidak layak lagi menjadi Ibu Kota Provinsi Kaltim.

Musababnya, selain karena memang memiliki tata kota yang dianggap kurang bagus, ketiadaan langkah serius atas penyelesaiaan persoalan banjir yang melanda wilayah tersebut dari tahun ke tahun juga jadi pertimbangan besarnya.

“Kota ini tidak layak menyandang predikat sebagai ibu kota provinsi, kita penduduk Kalimantan Timur ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Samarinda karena wajah Kaltim ada di kota ini terlebih sebagai ibu kota provinsi,” imbuh dia kepada Ibukotakita.com, Senin (1/6/2020).

Menurut Samsun, Kota Tepian –sebutan Samarinda- sebagai ibu kota provinsi, mestinya menjadi cerminan pembangunan bagi kabupaten/kota lainnya di Kaltim. Namun dalam keanyataannya, Samarinda justru menjadi tontonan buruk atas pembangunan tata kota hingga penanganan banjir.

“Kompleksitas permasalahan banjir tentu harus dilihat secara serius, semakin tahun bukannya semakin berkurang justru semakin parah dan meluas. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus-terusan menerima kerugian akibat banjir ini,” imbuh politikus Partai PDI Perjuangan tersebut.

Dia berpandangan, ada beberapa alasan lain mengapa Samarinda sudah tidak layak menjadi ibu kota provinsi. Antara lain, Kota Tepian sudah mengalami kelebihan beban dari banyaknya persoalan kota. Banjir adalah persoalan klasik dari musim ke musim setiap hujan turun, terlebih dengan intensitas tinggi.

“Ada dua faktor yang menjadi argumentasi mendasar terkait banjir di Samarinda, yakni faktor alam seperti tingginya curah hujan, topografi wilayah, pasang surut air Sungai Mahakam, dan lain-lain,” sebutnya.

Faktor kedua adalah manusia, utamanya bersumber pada unsur pertumbuhan penduduk akan diikuti peningkatan kebutuhan infrastruktur, pemukiman sampai pada memungkin kurang baiknya drainase atau parit saluran air menuju ke sungai dan waduk.

“Belum lagi ditambah aktivitas tambang secara berlebih yang tak terkendali turut memperburuk kualitas lingkungan Samarinda. Dan saya kira ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Samarinda maupun Pemerintah Kaltim. Karena sekali lagi, Samarinda ini menjadi cerminan bagaimana pembangunan di Kaltim,” serunya. (Dirhanuddin)