Jembatan Tol Balikpapan-PPU: Pemkot Buka Opsi Jual Kepemilikan Saham

IBU KOTA KITA.ID-– Pemerintah kota Balikpapan membuka opsi untuk menjual kepemilikan saham sepenuhnya kepada investor dalam menyelesaikan proyek jembatan tol pertama yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara (PPU).

Proyek jembatan tol ini merupakan prakarsa badan usaha PT Tol Teluk Balikpapan, anak usaha PT Waskita Toll Road (WTR). WTR sebagai pemilik mayoritas sebesar 60%, sisanya adalah pemprov Kaltim sebesar 20%, perusda PPU sebesar 15%, dan sisanya pemkot Balikpapan sebesar 5%.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, proyek ini menelan anggaran yang besar. Dari sisi pendanaan, pemkot belum menganggarkannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.

Apalagi dari sisi teknis, proyek ini maaih dikaji terkait ketinggian dan kedalamannya. Menurut Rizal, proyek jembatan tol ini fungsinya strategis dan dibutuhkan, tetapi kedua persoalan itu menjadi kendala untuk merealisasikannya.

“Kalau misalnya ternyata nggak sanggup kami jual saja sahamnya ke investor lain kan bisa. Yang penting jembatannya ada kalau kami. Kaminada 5% tetapi nggak terlalu urusan (investasi) karena nggak ada dananya,”ungkapnya kepada Bisnis Sabtu (26/10/2019).

Dia melanjutkan juga telah menyampaikan terkait persoalan teknis kepada Kemenhub sebagai pihak yang paling berwenang dan memahami persoalan.

“Keputusan ke menhub. Berapa idealnya jembatan itu. Saya nggak ngerti. Persoalan ketinggian sama soal turunnya. Memang kalau turunnya karena kedalaman lautnya di teluk Balikpapan nggak ada daerah kosong. Kalau Nipah-Nipah ada,” tekannya.

Adapun terkait pembangunannya, pemerintah pusat akan melakukan tender ulang. Padahal proyek tersebut telah masuk dalam tahap prakualifikasi pada Juli 2019. Kondisi itu dengan mempertimbangkan perubahan trase yang mungkin timbul sejalan dengan rencana Ibu Kota Negara (IKN).

Segi Investasi

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan telah dilaksanakan pertemuan untuk membahas terkait dengan trase yang berpotensi mengalami perubahan. Hal itu tentunya juga akan mempengaruhi prediksi trafik dan kelayakan bisnis dari segi investasi jembatan tol balikpapan – penajam.

Pihaknya pun telah menginformasikan hal ini kepada PT Waskita Karya Toll Road sebagai pihak pemrakarsa dan meminta mereka untuk melakukan evaluasi kembali.

“Kami akan review kembali karena keputusan ibu kota negara. Kemungkinan akan ada prakualifikasi ulang kalau secara investasi menjanjikan. Masih kami bahas di BPJT dan Bina Marga. Analisis jaringan menjadi tugas dari Bina Marga sedangkan kami mereview kelayakan bisnis dan kelayakan badan usahanya,” jelasnya.

Dia menjelaskan tender ulang akan dilakukan lantaran dengan isu IKN, maka nantinya pola orientasi pergerakan akan berubah. Kemudian ada bangkitan baru akan mempengaruhi besarnya prediksi trafik dan kelayakan bisnis.

Dengan demikian, Danang mengharapkan apabila peningkatan kelayakan semakin baik akan semakin banyak investor yang mengikuti tender.

Sebagai informasi tahap pra-kualifikasi atau tahap pertama tender proyek Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara telah dibuka Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan batas pengambilan dokumen yaitu hingga 29 Agustus 2019.

Dengan demikian lelang diharapkan rampung akhir tahun ini, supaya tahun depan konstruksi bisa dimulai. Namun, dengan rencana tender ulang ini, maka proyek ini akan mengalami kemunduran konstruksi. “Dengan evaluasi baru ini, Pak menteri PUPR menargetkan evaluasi rampung akhir tahun,”jelasnya.

Bukan Kendala

Sementara itu Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menjelaskan bahwa masalah ketinggian jembatan semestinya bukan menjadi kendala untuk menyelesaikan proyek ini.

“Karena kebetulan saya pengusaha kapal, saya tahu tinggi kapal. Paling tinggi itu biasanya 34 meter. Kita membuat tinggi jembatan 65 meter. Jadi tidak ada alasan kapal tanker tidak bisa masuk,”tekannya.

Dia menekankan jembatan tol tersebut harus dibangun karena bisa menjadi akses darat pertama bagi warga PPU. Selama ini, ungkap dia banyak warga PPU yang meninggal di Feri ataupun Speed Boat dalam perjalanan rujukan menuju rumah sakit Balikpapan.

Selain itu, dari sisi peningkatan ekonomi, dibutuhkan infrastruktur yang terbangun dengan baik. Selama ini PPU hanya tersambung infrastruktur laut melalui kapal. Infrastruktur ini jauh lebih mahal, sehingga perekonomian akan sulit meningkat karena dari sisi biaya logistik saja sudah tinggi.

“Kalau infrastruktur kapal biaya mahal, sedangkan pertanian datangnya juga bukan dari Balikpapan, tetapi dari Penajam,” jelasnya.

Bupati yang dikenal dangan AGM tersebut menjelaskan jembatan itu akan menghubungkan Nipah-nipah menuju Melawai hingga tersambung ke Bandara Sepinggan. “Tahap awal 7km lebih total. Setelah itu Melawai ke Bandar 14 km. Yang penting lelang dulu. Karena sudah 10 tahun-15 tahun lalu nggak jalan. Ini sudah waktunya,” ujarnya.

Jalan berbayar ini merupakan jembatan tol pertama di Kalimantan yang dirancang sepanjang 7,35 kilometer. Kebutuhan investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp15,35 triliun. Kehadiran jembatan tol ini diyakini bakal mempersingkat waktu tempuh masyarakat dari Balikpapan ke Penajam Paser Utara, atau arah sebaliknya. Selama ini, masyarakat yang hendak menuju ke dua wilayah tersebut harus menggunakan moda transportasi air.