Kalimantan Timur Petik Keuntungan dari Konflik Diplomatik Malaysia dan India, Kok Bisa?

IBUKOTAKITA.COM – Konflik diplomatik yang terjadi antara Malaysia dan India ternyata membawa keuntungan tersendiri bagi eknomi Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, dampak dari sengketa kedua negara itu, India memutuskan membatasi impor crude palm oil (CPO) dari Negeri Jiran.

Sebagai pengganti atas pembatasan impor CPO terhadap Malaysia, India menggalihkan kebutuhannya kepada Indonesia, salah satunya ke Kaltim. Karenanya, kegiatan ekspor CPO Kaltim ke India pun perlahan mengalami peningkatan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim, Tutuk SH Cahyono mengakui hal tersebut. Saat ini, permintaan ekspor CPO Kaltim ke India mengalami peningkatan yang cukup baik. Apalagi, selama ini India sudah menjadi pangsa pasar CPO terbesar kedua Kaltim setelah Tiongkok.

“Memang, pasarnya India lumayan bagus. Apalagi setelah adanya ketegangan antara India dan Malaysia,” tuturnya belum lama ini.

Berdasarkan data BI Kaltim, pangsa pasar CPO Kaltim terbagi ke dalam beberapa negara, yakni Malaysia sebesar 9,46 persen, Filipina sebesar 4,67 persen, kemudian Tiongkok sebesar 47,74 persen.

Kemudian di wilayah Eropa, ekspor CPO Kaltim mencapai 6,20 persen. Sementara untuk India sendiri, permintaan CPO asal Kaltim mencapai 11,37 persen, Pakistan sebesar 7,43 persen, dan terakhir Banglades sebesar 0,59 persen.

Adanya perbaikan atau peningkatan atas permintaan ekspor CPO oleh Pemerintah India, menurut Tutuk, tidak boleh lantas membuat Pemerintah Kaltim jemawa. Lantaran, stabilitas harga CPO sendiri sangat bergantung dari stabilitas ekonomi dunia.

Selain itu, baik India dan Tiongkok selaku pangsa pasar terbesar CPO Kaltim, dapat membatasi atau menurunkan permintaan ekspor kapan saja. Dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir ini muncul sentimen kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan perkebunan sawit yang masif.

“Makanya, saya selalu sampaikan, sangat penting sekali mendorong adanya hilirisasi industri terhadap CPO. Supaya ketergantungan akan ekspor pertambangan maupun CPO itu bisa dikurangi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini, Malaysia dan India terlihat konflik diplomatik soal Kasmir. Hal itu bermula saat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad yang menyebut India menyerbu dan menduduki Kashmir, wilayah yang disengketakan dengan Pakistan.

Tidak sampai di situ, di panggung PBB, Mahathir juga mengkritik India yang mencabut status ekonomi khusus Jammu Kashmir yang dihuni mayoritas muslim. Kritikan itu dibalas India malah menetapkan status darurat dengan menerjunkan militer sekaligus membatasi aktivitas warga Kashmir.

Ketegangan itu berimbas pada perdagangan kedua negara. Asosiasi Perdagangan Minyak Nabati India (SEAI) meminta 875 anggotanya untuk tak lagi membeli minyak kelapa sawit dari Malaysia, sebagai bentuk protes atas kritikan yang dilayangkan Mahathir. (Dirhanuddin)