Pembangunan Transportasi di Ibu Kota Baru Butuh Rp222,42 Triliun

IBUKOTAKITA.COM– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut total anggaran pembangunan transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru mencapai Rp222,42 triliun yang mencakup transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian termasuk studi perencanaan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub, Djoko Sasono mengatakan jumlah anggaran tersebut termasuk dalam salah satu tantangan pengembangan wilayah IKN tersebut.

“Indikasi kebutuhan anggaran transportasi dengan rincian pembangunan transpotasi udara Rp7,35 triliun untuk pengembangan Bandar Udara Sepinggan dan AAP Samarinda,” paparnya dalam rapat DPR, Rabu (20/11/2019).

Sementara itu, anggaran pembangunan transportasi laut, sebesar Rp1,37 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan terminal, pengembangan dan rehabilitasi dermaga; subsidi operasional, penetapan traffic separation scheme; pengembangan VTS, SBNP, Telkompel dan lainnya.

Dia melanjutkan, pembangunan transportasi perkeretaapian membutuhkan anggaran sebesar Rp209,6 triliun, untuk pembangunan stasiun, KA Subway, KRL, jalur KA, dan pengadaan kereta listrik.

Ada pun, pembangunan transportasi darat sebesar Rp4,07 triliun pembangunan terminal dan halte BRT, ITS, kelengkapan jalan, bus air dan pelabuhan penyeberangan. Studi perencanaan transportasi IKN mencapai Rp30 miliar untuk kebutuhan feasibility study (FS), masterplan, dan detail engineering design (DED).

“Selanjutnya, Kemenhub akan merencanakan secara terperinci pembangunan aksesibilitas dan konektivitas untuk ibu kota negara baru,” jelasnya.

Dari sisi tantangan datang dari kondisi geografis IKN berupa dataran dan perairan, perubahan cuaca yang tidak stabil sangat berpengaruh untuk perencanaan dan operasional moda kapal laut.

“Tantangan lainnya yaitu, optimalisasi integrasi sarana dan prasarana antar moda, dengan teknologi sarana dan parasarana baru, serta SDM yang memanfaatkannya,” ujarnya.

Dia mengungkapkan dukungan dana untuk mengembangkan sistem transportasi ini turut menjadi tantangan sehingga dibutuhkan membua ruang kerja sama seluas-luasnya.

Berdasarkan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas kebutuhan pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun untuk skenario 1 atau Rp323 triliun untuk skenario 2. “Dengan pembagian 19,2 % dari APBN, 54,4% KPBU, 26,4% swasta,” imbuhnya.