Proyek IKN Butuh Investasi Besar, Kadin Berharap Skema KPBU Dimaksimalkan

IBUKOTA.ID--Pembangunan infrastruktur akan membutuhkan dukungan dana atau investasi yang sangat besar pada periode ke dua pemerintahan Jokowi. Salah satunya disebabkan proyek ibukota-negara (IKN) akan dimulai pembangunannya.

Pemerintah pun diketahui telah menaikkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 4,9% menjadi Rp419,2 triliun.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan bahwa keterlibatan swasta untuk memenuhi pembiayaan proyek infrastruktur, khususnya untuk proyek pemindahan ibu kota negara (IKN), perlu ditingkatkan melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).

“Kami melihat bahwa rencana pemindahan Ibukota negara ke Kalimantan Timur merupakan angin segar yang membuka peluang baru bagi industri jasa konstruksi swasta nasional dan daerah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Diketahui, dana dari APBN hanya Rp89,4 triliun atau 19,2% dari total anggaran. Sehingga dari total anggaran pemindahan IKN sebesar Rp 466 triliun, sekitar 54,4% yaitu Rp253,4 triliun diharapkan menggunakan skema KPBU.

Menurutnya, kondisi tersebut akan mendorong swasta untuk lebih kreatif, inovatif dan bekerja keras dalam menghadapi tantangan dan peluang di sektor konstruksi dan infrastruktur.

Harus Efisien Kelola Pembangunan

Untuk mempermudah pembiayaan infrastruktur dan upaya memindahkan ibu kota, pemerintah diharapkan lebih efisien dan membuat prioritas dalam pembangunan.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyatakan upaya pembuatan skema alternative pembiayaan untuk infrastruktur dan pembangunan kota menunjukkan anggaran pemerintah tidak cukup. Apalagi, untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, dia menilai agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan pembangunan kota yang sudah ada.

“Jadi dengan meningkatkan kapasitas yang ada, SDM daerah menjadi SDM unggul, serta menjadikan SDM daerah darasebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi,” kata Nirwono kepada Bisnis, Rabu.

Bisnis mencatat, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan dikembangkan 10 kota metropolitan baru. Adapun 6 di antaranya berlokasi di luar Jawa yakni; Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Medan (Sumatra Utara),Palembang (Sumatra Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), Manado (Sulawesi Utara), dan Bali. Sisa 4 kota metropolitan lain berada di Jawa yakni DKI Jakarta sebagai kota bisnis, Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Surabaya (Jawa Timur).

Namun jika berkaca dari kapasitas fiskal daerah (KFD), masih ada 9 provinsi dengan menempati posisi rendah. Adapun 4 daerah dengan KFD tinggi masih terpusat di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Artinya KFD yang kuat masih terpusat di Jawa.

Berdasarkan Hasil Konsultasi Regional Bappenas di seluruh provinsi, untuk memenuhi rencana pendanaan RPJMN 2020-2024 hanya untuk 7 agenda utama saja sebesar Rp24.214,5 triliun. Angka ini masih lebih kecil dari prakiraan awal total investasi dan pembiayaan agenda prioritas dan proyek strategis mencapai Rp36.595,6 triliun sampai Rp37.447,6 triliun.

Perlu Dibedakan

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menambahkan skema pembiayaan alternatif berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta daur ulang aset perlu dibedakan, dari jenis peruntukan.

Sebagai contoh, dalam rangka memindahkan ibu kota, perlu juga dibedakan jenis infrastruktur. Misalnya infrastruktur dasar, pengadaan lahan, dan untuk kantor-kantor pemerintahan termasuk istana negara. Menurutnya, untuk jenis-jenis pembangunan ini, tidak menarik bagi investor sehingga memerlukan APBN.

“Misalnya sarana pendidikan, kesehatan, itu bisa dari KPBU,” sambung Josua.

Dia menambahkan, terkait KPBU, ada beberapa bentuk dukungan pemerintah yang bisa diberikan untuk memperkuat minat swasta. Misalnya; dana dukungan kelayakan, fasilitas penyiapan proyek dan penjaminan pemerintah atas risiko politik yang secara umum mendukung skema KPBU.

Selain itu, terkait sarana prasarana pusat perbelanjaan serta perumahan menurut Josua adalah investasi yang paling menarik bagi swasta.