Swasta Sokong Rp123,2 Triliun Bangun Ibu Kota Baru

Ibukotakita — Swasta menyokong sekitar 26,4% pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN). Pendanaan dari sektor swasta senilai Rp123,2 triliun. Pemerintah hanya akan mengeluarkan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) senilai Rp89,4 triliun atau 19,2%.

Situs resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kamis (26/9/2019), menyebutkan sumber dana pembangunan ibu kota baru terbagi tiga hal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sumber dana itu terdiri atas pertama, yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN. Kedua, Rp253,4 triliun (54,4%) melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ketiga, Rp123,2 Triliun (26,4%) dari pendanaan swasta.

Sumber pendanaan dari swasta pada proyek pembangunan yang menguntungkan misalnya perumahan, pembangunan perguruan tinggi, science-techno park, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan dan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).

Peruntukan Investasi

Mekanisme pembiayaan ibu kota baru akan mengikuti kebutuhan dan peruntukan investasi ibu kota baru. Apabila sifatnya murni untuk barang publik (public goods), maka keseluruhannya dibangun dari APBN.

“Di sini, porsi APBN adalah dari pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) dan pengelolaan aset yang membutuhkan waktu sehingga untuk akselerasi tahap awal masih berpotensi menggunakan rupiah murni dari APBN,” jelas Menkeu dikutip.

Untuk pembiayaan yang berasal dari KPBU, pemerintah melihat bahwa instrumen dari KPBU yang dimiliki saat ini bisa mengatasi dan meningkatkan minat dari swasta untuk membangun ibu kota negara baru terutama untuk pembangunan infrastruktur utama.

“Saya rasa kualifikasi apa yang menggunakan APBN apa yang menggunakan KPBU masih bisa bergerak, tergantung nanti detail engineering design dan tahapan implementasinya. Kami yakin tahapan awal barangkali peranan APBN akan jauh lebih besar,” imbunya.

Oleh karena itu, pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen seperti availability payment (AP), viability gap fund (VGF), project development facility dan penjaminan dengan tujuan meringankan beban terhadap APBN.