Terjawab, Kukar & Penajam Paser Utara Ibu Kota Baru RI

ibukotakita — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan lokasi Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) siang.

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Presiden Jokowi yang disiarkan secara live oleh TVOne.

Jokowi menambahkan pemilihan lokasi ibu kota baru di Kaltim karena risiko bencana di sana minim, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

“Selain itu, lokasinya strategis di tengah-tengah Indonesia dan berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda,” ungkap Presiden.

Kemudian, infrastruktur di kawasan tersebut lengkap dan tersedia lahan dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare. Menurut Presiden Jokowi, rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak lama bahkan sejak era Presiden Pertama Ir. Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, tambah dia, Indonesia belum pernah menentukan ibu kotanya sendiri.

Kenapa ibu kota harus pindah saat ini? Menurut Jokowi, alasan pertama karena beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa, dan juga airport, bandar udara, pelabuhan laut, yang terbesar di indonesia.

“Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa,” kata dia.

Jokowi menambahkan total kebutuhan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Dana itu nantinya berasal dari APBN, skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta, serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Jokowi menekankan pemindahan ibu kota urgen dilakukan saat ini karena pemerintah tak bisa membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat baik dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan sebagainya. (Solopos/Rohmah Ermawati)