APBD 2020 Capai Rp3,495 Triliun, Ini Rencana Pemkab Kutai Timur

IBUKOTAKITA.COM–Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama dengan DPRD setempat telah menyetujui APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3,495 triliun. Kesepakatan itu tertuang dalam Rapat Paripurna ke-42 DPRD Kutai Timur, yang dihadiri 27 anggota dewan dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Firgasih, Jumat (28/11/2019).

Persetujuan bersama itu ditetapkan setelah mendengarkan pendapat akhir seluruh fraksi DPRD Kutai Timur yang menerima dan menyetujui RAPBD Kutai Timur tahun anggaran 2020.

Pada rapat tersebut sejumlah fraksi memberikan catatan diantaranya pengelolaan anggaran harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mendasar, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pengembangan bidang pertanian. Selain itu, juga disebutkan catatan terkait pembayaran hutang pada pihak ketiga, pembayaran gaji dan honor TK2D.

Fraksi DPRD Kutai Timur juga menyebutkan peninjauan ulang pelaksanaan proyek multiyears, kemudian berpedoman pada prinsip kehati-hatian, efisien dan efektif, transparan serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sementara itu Bupati Ismunandar mewakili Pemkab Kutai Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas kebersamaan dan pengertian yang tinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

“Terima kasih atas dukungan dan toleransi yang diberikan kepada pemerintah sehingga tercipta, terpelihara dan terkendali situasi yang kondusif. Dalam melaksanakan tugas-tugas besar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara fokus dan tuntas,” ujar Ismunandar.

Ismunandar menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD yang telah disampaikan pada Nota Pengantar Keuangan Pemerintah Daerah pada Rabu (20/11/2019) sudah sesuai dengan arah dan kebijakan pokok-pokok pembangunan yang tertuang dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2020.

“Dalam RAPBD 2020 tersebut telah disusun secara struktural dan sistematis. [Program anggaran] Ini sudah mempertimbangkan usulan, saran dan kritikan dari seluruh anggota dewan yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan. Telah dibahas bersama secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TPAD] dan Badan Anggaran Legislatif. Semua telah diakomodasi,” ujar Ismunandar.