Balikpapan Jangan Berharap Banyak dari IKN

Ibukotakita-Pemerintah provinsi Kalimantan Timur diharapkan tidak bergantung besar terhadap isu Ibu Kota Negara (IKN) dalam mencari solusi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, menuturkan pembangunan IKN masih dalam jangka waktu panjang. Setidaknya lima tahun ke depan mungkin baru terlihat.

“Dan apakah, pembangunan nanti berdampak pada daerah. Lihat di pulau Jawa, pembangunan yang dijalankan apa ada dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya Rabu (9/10/2019).

Dia menjelaskan hal itu dikarenakan sumber daya manusia tidak banyak memanfaatkan masyarakat lokal. Komponen pembangunan banyak yang sudah jadi dan tidak dibuat secara lokal. “Multiplier effect-nya sangat kurang. Bisa jadi, yang terjadi di Kaltim terjadi seperti itu. Apalagi, hal itu proyek jangka panjang,” jelasnya.

Bumi Etam perlu mencari solusi jangka pendeknya di tengah ancaman kondisi ekonomi global yang tak menentu.  Dengan demikian tidak bisa hanya menunggu momentum terealisasikannya IKN.

Menurutnya ancaman pasar ekspor Kaltim sudah mulai menghantui dengan tujuan ekspor utama Tiongkok sudah mulai tidak mengandalkan batu bara. Tiongkok dan Jepang ke depannya bakal menggunakan energi terbarukan.

“Dalam 1 tahun-2 tahun ini langkah antisipasi sudah dilakukan. Jangan hanya mengandalkan batu bara. Salah satu jalan, kembangkan industri lain, seperti manufaktur. Di Kaltim belum ada. Kemudian, sektor turunan dari komoditas. Nilai jualnya bakal meningkat,” tekannya.

Menurutnya jika hanya mengandalkan produk mentah, akan sangat bergantung pada harga acuan batu bara. Padahal konsumsi dalam negeri paling mentok saat ini masih ke PT PLN.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Tutuk Cahyono, mengatakan masih banyak produk kaltim yang melimpah, yakni CPO, batubara, migas, perikanan, lada, karet dan lainnya berpotensi untuk dilakukan industri olahan.

“Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung lingkungan, disertai jalan keluar untuk tidak terjebak kepada komoditas mentah yang terus tertekan,”jelasnya. (JIBI/Anitana Widya)