BLT Dampak Covid-19 di Kaltim Sudah Mulai Dicairkan

IBUKOTAKITA.COM-Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ( DD) untuk tanggap pandemi Covid-19 di Provinsi Kaltim sudah mulai dicairkan.

“Sampai kemarin sudah ada 4 desa yang BLT Dana Desanya disalurkan ke warga kurang mampu di desa. 2 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 2 Desa di Kabupaten kutai Timur,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh. Jauhar Efendi, Sabtu (2/5/2020).

Wilayah Kabupaten Kukar, BLT Dana Desa yang sudah cair Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman senilai Rp.114.600.000 bagi 191 Kepala Keluarga (KK) pada 30 April 2020 dan Desa Lebaho Ulaq, Kecamatan Muara Kaman Rp61.800.000 bagi 103 KK pada Jumat (1/5/2020).

Kemudian Kabupaten Kutai Timur pencairan BLT Dana Desa pertanggal 30 April 2020 Desa Margo Mulyo Rp61.800.000 bagi 103 KK dan Desa Kandolo Rp39.600.000 bagi 66 KK.

Sesuai ketentuan, penyaluran dilakukan selama tiga bulan ke depan dengan besaran Rp600.000 per KK.

Berkaitan dengan penggunaan Dana Desa untuk BLT jika merujuk pada Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2020, maksimal DD yang bisa digunakan 35 persen dari pagu yang suda direvisi.

Sedangkan jika merujuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT), ada 3 pola yg digunakan, yaitu Desa yang jumlah Dana Desanya kurang dari Rp800 juta maksimum BLT 25 persen, antara Rp800 juta-Rp1,2 miliar maksimum BLT 30 persen, dan yang di atas Rp1,2 miliar maksimal BLT 35 persen.

Jika menggunakan aturan PMK, dipukul rata maksimal 35 persen, maka jumlah BLT yang bisa dibagikan kepada penerima manfaat se-Kaltim bisa mencapai lebih dari Rp310,64 miliar.

Tepatnya Rp310.640.838.050 dari total pagu DD setelah direvisi senilai Rp899.892.482.000 untuk 841 desa, yakni Paser Rp43,82 miliar untuk 139 desa, Kukar Rp64,94 miliar untuk 193 desa, Berau Rp40,29 mikiar untuk 100 desa, Kubar Rp62,27 miliar untik 190 desa, Kutim Rp59,77 miliar untuk 139 desa, PPU Rp12,74 miliar untukb30 desa, dan Mahulu Rp26,79 miliar untuk 50 desa.

“Semoga desa lain bisa menyusul agar daya beli masyarakat bisa meningkat dan ekonomi bergerak. Terpenting bagi desa segera revisi APBDes jika belum memasukan komponen BLT Dana Desa, desa tanggap COVID-19, dan padat karya tunai desa,” sebutnya. (Antara)