Bupati Kutai Timur Mengaku Tidak Takut Jika Dipanggil KPK Terkait Kasus OTT Bupati Ismunandar

IBUKOTAKITA.COM – Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang mengaku siap kapan saja hadir jika dipanggil Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dalam perkara kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ismunandar, serta istrinya Encek UR Firgasih.

Pria yang menjabat ketua DPD II Golkar Kutim itu berani sesumbar karena merasa dirinya tidak ada kaitannya dengan OTT KPK yang berlangsung di Jakarta, Kamis (2/7/2020) lalu.

Dia siap memenuhi panggilan komisi antirasuah bila memang dibutuhkan keterangan darinya.

Kasmidi pun mengaku tidak tahu menahu dengan istilah bagi-bagi proyek yang banyak mencuat dalam OTT kasus duagaan korupsi yang menjerat Bupati Ismunandar, istrinya Encek UR Firgasih selaku ketua DPRD Kutim, dan beberapa pejabat lainnya di Kutim, seperti Kepala Dinas PU, Kepala Bapenda, dan Kepala BPKAD Kutim tersebut.

“Kalau bahasa bagi-bagi proyek yang ada disebutkan Pak Ismunandar itu, saya tidak tahu bagaimana menjabarkannya. Tapi kalau program, begini, masyarakat itu ketika datang ke kamu (pemerintah) menyampaikan usulan program, saya rasa itu hal lumrah,” tuturnya, Selasa (7/7/2020).

Menurut dia, ketika ada usulan yang disampaikan masyarakat kepada dirinya, sebagai orang yang mengurus kebijakan, pada dasarnya akan dia terima. Hanya saja, tidak semua usulan itu akan lantas disetujui, karena ada tahapan dan prosedur tata kelola pemerintah yang harus diikuti.

“Kalau memang ada usulan program, maka itu akan saya usulkan ke Bappeda dan tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas. Jadi tidak ada bagi-bagi proyek. Semua lewat prosedur. Semua lewat mekanisme. Dan saya tidak masuk dalam TAPD,” imbuhnya.

Kasmidi juga menepis terkait adanya keterlibatan dirinya dalam sejumlah proyek pembangunan yang menjerat Bupati Ismunandar. Dalam setahun terakhir, dia hampir tidak tahun pasti item kegiatan yang dimaksud dalam proyek OTT KPK.

“Ketika pembahasan anggaran itu saya hanya dilibatkan saat hampir pengesahan. Bahkan jujur saja kegiatan [yang berkaitan dengan kasus bupati di KPK], saya hampir tidak tahu item kegiatannya apa saja, maksudnya yang menjadi kasus ini,” ujarnya. (Dirhanuddin)