Dana Darurat Banjir Samarinda Rp3 Miliar Belum Dapat Digunakan, Ini Alasannya

IBUKOTAKITA.COM – Kendati saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir. Namun nyatanya hal itu tidak membuat pemerintah langsung dapat mengucurkan bantuan dana bagi para korban banjir.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda Hendra AH menyampaikan, ada sejumlah pertimbangan pemerintah sehingga belum dapat langsung mengucurkan dana penanggulangan bencana kepada para korban banjir. Satu di antaranya, kondisi banjir di sejumlah lokasi di Kota Tepian –sebutan Samarinda- secara perlahan mulai turun.

“Untuk menggunakan dana penanggulangan bencana memang tidak bisa asal-asalan. Karena kalau salah-salah digunakan tanpa disertai alasan yang kuat, maka bisa bermasalah dikemudian hari,” kata dia, Kamis (17/1/2020).

Pertimbangan lainnya, kondisi banjir yang terjadi saat ini pun menurut Hendra, tidak separah tahun sebelumnya. Walau korban terdampak banjir tersebut memang terbilang cukup banyak dan sudah menyentuh angka belasan ribu jiwa. Akan tetapi hal itu dianggap tidak serta merta melumpuhkan semua aktivitas warga.

Selain itu, perhitungan atas kerugian banjir baru dapat dilakukan setelah banjir sepenuhnya turun. Kendati demikian, berbagai upaya penanggulangan bencana tetap dilakukan tim gabungan penanggulangan bencana Samarinda. Misalnya dengan mendistribusikan bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan kepada para korban banjir.

“Namanya Jitu Pasna [Pengkajian Kebutuhan Pascabencana], itu adalah rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak bencana. (Itu mesti dilakukan dulu sebelum dana bencana banjir itu diberikan). Yang jelas sekarang korban banjir juga semakin menurun,” tuturnya.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan BPBD dan tim penanggulangan bencana yang lain, saat ini, banjir sudah perlahan turun. Kemudian debit air di Sungai Karang Mumus (SKM) maupun Sungai Mahakam juga perlahan terus turun. Sehingga air pun perlahan terserap ke sungai.

“Sebagian perahu sudah kami tarik. Semoga saja Sungai Mahakam tidak pasang hingga air tidak stagnan dan bisa mengurai banjir yang masih menggenangi sejumlah wilayah di Samarinda,” harapnya.

Lebuh lanjut, Hendra menyebut, jika anggaran dana untuk musibah banjir seperti saat ini masuk dalam Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD. Besarannya pun berkisar Rp3 miliar pada APBD 2020 ini. Perbedaan banjir yang terjadi pada pertengahan 2019 lalu, saat itu banjir hampir melumpuhkan sebagian wilayah Samarinda.

Selain itu, pada saat itu, dampak yang ditimbulkan banjir tersebut juga cukup besar. Aktivitas warga, termasuk kegiatan ekonomi masyarakat pun hampir semuanya lumpuh. Sehingga pemerintah memasukkannya dalam tanggap darurat. Ketika itu, pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp1,8 miliar.

“Saat itu, dari dana Rp1,8 miliar yang dialokasikan, yang terpakai hanya Rp1,3 miliar. Pada 2020 kembali utuh dan ditambah menjadi Rp3 miliar,” ungkapnya. (Dirhanuddin)