DKP Kaltim Pastikan Cadangan Pangan Aman

IBUKOTAKITA.COM-Plt Kepala Dinas PTPH Kaltim Dadang Sudarya mengungkapkan sejumlah kegiatan upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kaltim yang telah dan akan dilakukan bersama perangkat daerah terkait di lingkup provinsi di kabupaten/kota. Di antaranya kondisi cadangan pangan Kaltim saat ini pada posisi 373 ton.

“Angka tersebut di atas rata-rata nasional. Yang artinya untuk cadangan pangan Kaltim masih aman. Saat ini lima daerah, yakni Samarinda, Kutai Kartanegara, Berau, Paser dan Penajam Paser Utara sudah memiliki cadangan pangan, sedang daerah lainnya seperti Balikpapan, Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu belum memiliki,” jelas Dadang seperti dikutip dari kaltimprov.go.id, Sabtu (13/6/2020).

Hal ini terungkap saat Gubernur Kaltim H. Isran Noor, Jumat (12/6/2020), menerima audiensi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim. Audiensi dalam rangka silaturahmi sekaligus melaporkan kegiatan DKP Kaltim terkait ketahanan pangan tahun 2020.

Dari DKP Kaltim tampak hadir Prof. Abdul Rachim, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Prof Rusdiansyah, Dosen Faperta Unmul Dr Ibrahim, Plt Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Dadang Airlangga dan Ketua Pokja Ahli DKP Kaltim Prof Bernatal Saragih.

DKP Kaltim juga berharap percepatan pembangunan Bendungan Lambakan, Telake, dan Bendungan Marangkayu guna mendukung kegiatan ketahanan pangan di sentra pertanian Kaltim. Kegiatan lain DKP di antaranya KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), family farming, serta pemberian bantuan akibat banjir kepada petani atau rumah tangga tani.

Gubernur Kaltim H. Isran Noor mengapresiasi upaya DKP dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan di Kaltim. Terkait penetapan daerah cadangan pangan untuk kabupaten/kota, Isran Noor menilai kriterianya harus dibuat dulu, sehingga dalam menetapkannya juga harus ditinjau lagi.

“Mungkin untuk kabupaten bisa ditindaklanjuti, tetapi untuk kota seperti Balikpapan dan Bontang yang memang tidak memiliki unit produksi pangan, harus ditinjau ulang lagi,” sebut Isran.

Isran Noor juga meminta kepada DKP Kaltim bersama perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim agar dapat memberdayakan sekaligus menghidupkan produksi pangan petani lokal.

“Saya setuju dan mendukung program ini. Termasuk bagaimana hasil-hasil pangan petani kita bisa diakomodasi atau dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim, dengan perantara perangkat daerah terkait. Sehingga petani kita juga bisa sejahtera,” harapnya.