Fokus Bangun Infrastruktur Dasar, Isran Tidak Mau APBD Kaltim Biayai PSN

IBUKOTAKITA.COM – Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Jembatan Mahakam IV Samarinda, dan Bandara APT Pranoto Samarinda adalah ketiga megaproyek yang banyak menyedot keuangan Pemerintah Kaltim dalam 7 tahun terakhir. Demi mewujudkan ketiga megaproyek yang sedianya masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) itu, setidaknya ada dana triliunan rupiah yang digelontorkan Pemerintah Kaltim.

Dikucurkannya dana yang begitu besar untuk kedua proyek itu membuat Pemerintah Kaltim harus mengencangkan ikat pinggang. Antara lain dengan mengurangi porsi pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim. Termasuk untuk membuka koneksi infrastruktur di daerah pedalaman, semisalnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat (Kubar), dan Berau.

Bercermin dari hal itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengambil langkah seribu. Pada masa kepemimpinan dia dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi hingga 2023 mendatang, Isran tidak ingin lagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim dibebankan untuk membiayai PSN.

Mantan bupati Kutim itu menginginkan, APBD Kaltim benar-benar difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar masyarakat. Karena hingga saat ini masih ada banyak kabupaten di Kaltim yang memiliki infrastruktur jalan yang belum memadai. Tidak hanya itu, kebutuhan seperti air dan listrik juga belum dapat dinikmati seutuhnya oleh masyarakat.

“APBD Kaltim mulai saat ini harus difokuskan dan dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” sebut dia, Kamis (10/1/2020).

Dengan telah ditunjuknya Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru, Isran menilai, sudah semestinya Tanah Benua Etam –sebutan Kaltim- untuk segera berbenah diri. Antara lain dengan mendorong koneksitas infrastruktur antar desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. “Itu yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat di berbagai wilayah Kaltim. Makanya, semaksimal mungkin, APBD Kaltim akan kita gunakan untuk membangun itu semua,” tuturnya.

Selain itu, ada atau tidaknya IKN di Kaltim, memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk mendorong upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Tanah Benua Etam. Terlebih dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kaltim, sudah sewajarnya masyarakat menikmati hasilnya.

“Terlepas dari ditetapkan atau tidaknya Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara, saya kira memang sudah seharusnya kita membangun semua wilayah di Kaltim,” tegasnya.

Untuk diketahui, pada 2020 ini, Pemerintah dan DPRD Kaltim memproyeksikan APBD Kaltim sebesar Rp11,75 triliun. Angka itu naik sebesar Rp1 triliun dari APBD Kaltim 2019. Jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya, proyeksi APBD 2020 terbilang cukup baik. Karena saat kontraksi ekonomi terjadi pada 2016 lalu, APBD Kaltim dapat dikatakan terjun bebas hingga diangka Rp7-8 triliun.

Isran berkeyakinan, ke depan, dengan telah ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi pembangunan IKN, maka ekonomi dan pendapatan keuangan Kaltim dipastikan masih akan terus meningkat. Jika saat ini pertumbuhan ekonomi Kaltim berada diangka 6-7 persen, maka ke depannya bisa meningkat lagi di atas itu.

“Dengan adanya IKN, itu sudah pasti akan membawa pengaruh besar terhadap ekonomi makro maupun mikro di Kaltim. Perlu untuk dicatat, yang menopang ekonomi masyarakat di sebuah daerah itu ada tiga hal, ekspor impor, konsumsi, dan investasi,” tandasnya. (Dirhanuddin)