Hasil Diskusi: Pemindahan IKN ke Kaltim untuk Kepentingan Bangsa, Bukan Daerah

IBUKOTAKITA.COM-Pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan timur adalah kepentingan bangsa, bukan parsial daerah.Hal itu mengemuka dalam Diskusi virtual dalam web seminar bertajuk RUU IKN Belum Dibahas, Bagaimana Nasib Kaltim.

“Jadi jangan salah menilai. IKN bukan hanya untuk Kaltim. Bukan itu maksudnya. Terkait keputusan ini, semua adalah kepentingan negara,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor ketika membuka sekaligus menjadi narasumber Seminar RMI Perwakilan Wilayah Kaltim dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, seperti dikutim dari kaltimprov.go.id, Minggu (7/6/2020).

Kepada peserta seminar yang berjumlah 119 orang, Isran mengajak semua pihak agar mau mendukung keputusan presiden untuk memindahkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru. Siapa pun dia, dimana pun berada hendaknya bisa mendukung rencana visioner tersebut.

“Alhamdulillah semua perwakilan narasumber sepakat bahwa ketetapan IKN di Kaltim merupakan kepentingan bangsa, bukan hanya Kaltim,” ucap Isran.

Sementara kepada rakyat Kaltim, Isran berpesan agar tidak terlampau khawatir dengan kemungkinan rencana pemindahan IKN ini gagal.

“Jangan khawatir. Saya yakin IKN tetap berlanjut dan rakyat Kaltim harus terlibat,” jelasnya.

Menurut dia, keputusan IKN di Kaltim oleh Presiden sudah tepat. Selain Kaltim sudah banyak berkontribusi kepada negara bahkan sejak era penjajahan lalu, kondisi geografis dan sosial sangat mendukung.

“Saya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa daerah ini memiliki masyarakat dari seluruh suku bangsa di Indonesia. Jika IKN diwujudkan di sini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan bergerak positif dan merata,” jelasnya.

Diskusi yang digagas Rumah Milenial Indonesia (RMI) Perwakilan Kaltim dipandu presenter Dhaniel Sihotang.

Hadir dalam acara itu Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi, Pj Sekprov Kaltim HM Sa’bani, Kadis PUPR Kaltim HM Taufik Fauzi, Plt Kepala Bappeda Kaltim H Imam Hidayat, Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud, Anggota Komisi V DPR RI asal Kaltim Fraksi Partai Demokrat H Irwan dan Anggota DPR RI asal Kaltim Fraksi Partai Golkar H Rudi Mas’ud dan Perwakilan Ditjen Otda Kemendagri Kuswanto.