Ingin Membeli Pelabuhan Klotok, Pemkab Penajam Ajukan Rp3 Miliar

IBUKOTAKITA.COM-– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berencana akan membeli atau membebaskan lahan pelabuhan penyeberangan klotok di daerah itu yang selama ini dikuasai dan dikelola perseorangan atau swasta.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad saat dihubungi Minggu (10/11/2019), mengatakan instansinya berusaha melakukan penertiban di pelabuhan penyeberangan klotok (kapal kayu) untuk menghilangkan kesan kumuh.

Namun untuk melakukan penertiban di pelabuhan penyeberangan klotok tersebut lanjutnya, pengelolaan pelabuhan penyeberangan klotok sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kalau dikelola pemerintah kabupaten penertiban di pelabuhan penyeberangan klotok dapat dilakukan maksimal, dan juga dari pengelolaannya dapat menambah pendapatan asli daerah [PAD]. Selama ini pelabuhan penyeberangan klotok masih dikuasi dan dikelola perseorangan atau swasta, dan juga belum berkontribusi pada PAD,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara berencana melakukan pembebasan lahan pelabuhan penyeberangan klotok yang selama ini dikuasai perseorangan tersebut pada 2020.

Instansinya menurut Ahmad, mengajukan anggaran untuk pembebasan lahan pelabuhan penyeberangan klotok itu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2020.

“Kami sudah ajukan anggaran pembebasan lahan pelabuhan penyeberangan klotok sekitar Rp3 miliar, dan sudah ada komunikasi dengan pemilik lahan pelabuhan. Rencananya 2020 dilakukan pembebasan lahan,” ucapnya.

Setelah lahan pelabuhan penyeberangan klotok dibebaskan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Ahmad, akan dilanjutkan dengan pembangunan dermaga di pelabuhan penyeberangan klotok tersebut.

“Kami juga akan bangun dermaga di pelabuhan penyeberangan klotok setelah lahannya dibebaskan, serta pelabuhan akan ditata agar rapi sehingga tidak terkesan kumuh,” tambahnya.

Selama ini baru pelabuhan penyeberangan “speedboat yang berkontribusi pada PAD, namun Ahmad yakin jika pelabuhan penyeberangan klotok dikelola pemerintah kabupaten dapat menambah sumber pemasukan PAD.

Ditertibkan

Sementara itu anggota DPRD Penajam Paser Utara mendukung rencana untuk merelokasi pelabuhan klotok di Penajam.

“Tahun depan [2020] khusus pelabuhan akan diusahakan ada anggaran untuk merelokasi pelabuhan penyeberangan Klotok,” kata Wakil Ketua I DPRD Raup Muin dihubungi, Minggu.

“Kami fokus permasalahan pelabuhan penyeberangan klotok [kapal kayu] karena belum ada pemasukan untuk daerah, kalau pelabuhan penyeberangan speedboat ada kontribusinya untuk PAD,” sambungnya.

Dia menyatakan secepatnya akan melakukan rapat dengar pendapat untuk membahas permasalahan pelabuhan penyeberangan klotok dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelabuhan penyeberangan klotok tersebut menurut ia, merupakan sumber PAD, apalagi jika pengelolaan pelabuhan penyeberangan klotok ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelabuhan penyeberangan klotok lanjut Raup Muin, juga merupakan pintu gerbang Kabupaten Penajam Paser Utara, jadi harus dikelola dan tertata dengan baik.

“Pelabuhan penyeberangan klotok yang saat ini beroperasi terkesan kumuh, harus ditertibkan karena pintu masuk ke wilayah Penajam Paser Utara,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

“Yang kami tahu pelabuhan penyeberangan klotok itu hanya memiliki izin area tanpa izin operasional, tapi bebas melakukan aktivitas setiap hari,” tambah Raup Muin.

Ia menilai terjadi pembiaran terhadap aktivitas pelabuhan penyeberangan klotok tersebut selama ini dan kontribusi untuk PAD juga masih dipertanyakan.

Raup Muin meminta keseriusan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama Dinas Perhubungan untuk menangani permasalahan pelabuhan penyeberangan Klotok tersebut.

Harusnya keberadaan pelabuhan penyeberangan klotok itu tegasnya, dapat menambah atau menjadi sumber PAD Kabupaten Penajam Paser Utara.