Inilah Sederet Fasilitas 118.000 PNS yang Pindah ke Ibukota Baru

IBUKOTAKITA.COM-Pemindahan 118.000 pegawai negeri sipil (PNS) ke ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan tanpa ada fasilitas. Pemerintah memberikan beberapa fasilitas bagi PNS atau aparatur sipil negara (ASN) yang siap pindah.

Kementerian PAN-RB mencatat PNS yang pindah ini juga seiring cluster pemerintah yang pembangunannya selesai 2024. Jadi, ibu kota baru di Kaltim terdiri atas beberapa cluster, seperti pemerintah, pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lainnya.

Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, mengatakan PNS yang akan pindah ke ibu kota baru bukan andi negara yang usianya mendekati pensiun. “Saat ini 118.000 yang usianya 45 tahun sampai 2023. Nanti dicek dulu,” kata Tjahjo, seperti ditulis detiknews, Jumat (24/1/2020).

Meski pemindahan seluruh ASN pusat ke ibu kota baru terlaksana 2024, Tjahjo mengaku pihaknya sudah menyediakan roadmap pemindahan. Nantinya yang diprioritaskan adalah abdi negara yang dalam waktu dekat tidak masuk usia pensiun.

Dia pun mengaku akan memberikan tawaran kepada setiap PNS mau atau tidak untuk pindah ke ibu kota baru. Tawaran tersebut agar pemerintah bisa menyiapkan skema yang bisa mengakomodasi. Pasalnya, pada tahun 2024 seluruh pemerintah pusat sudah pindah ke ibu kota negara, sehingga kantor-kantor yang berada di DKI Jakarta pun sudah tidak memberikan pelayanan.

Mantan Menteri Dalam Negeri ini menyebut bahwa setiap PNS yang pindah ke IKN akan diberikan rumah dinas. Fasilitas pendidikan juga disiapkan di ibu kota baru. “Kami siapkan sekolah, rumah, sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kami siapkan, ada semua,” kata Tjahjo.

Meski sudah mengantongi jumlah PNS yang siap pindah ke IKN di Kaltim, Tjahjo mengatakan akan memberikan pilihan kepada abdi negara mau atau tidak pindah. Jika tidak mau pindah ke IKN, maka akan diberikan pilihan pensiun dini. “Memang ditanya dulu, kan enggak mungkin dia ngantor di Jakarta, orang semuanya pindah. Kalau tidak mau kan bisa program pensiun dipercepat,” jelas dia.

Dia pun mengaku bahwa pemindahan PNS akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengenai biaya pemindahan, Tjahjo mengaku seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan pemerintah mengakomodasi setiap satu keluarga PNS terdiri atas lima orang.

Kementerian PAN-RB juga sudah menyusun skema pemindahan PNS pusat ke ibu kota negara. Ada dua skenario yang disiapkan, pertama berlaku bagi 182.462 PNS. Angka ini berasal dari asumsi kelembagaan kementerian/lembaga (K/L) dan bisnis proses sama dengan saat ini. Lalu, rekrutmen PNS baru prinsip zero growth.