Jika Direlokasi, Pelabuhan Penyebarangan Penajam Berpotensi Jadi Sumber PAD

IBUKOTAKITA.COM— Pelabuhan penyeberangan Klotok di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memiliki potensi sebagai sumber pemasukan pendapatan asli daerah (PAD), jika dikelola oleh pemerintah kabupaten,

“Tahun depan [2020] khusus pelabuhan akan diusahakan ada anggaran untuk merelokasi pelabuhan penyeberangan Klotok,” kata Wakil Ketua I DPRD Raup Muin dihubungi, Minggu (10/11/2019).

“Kami fokus permasalahan pelabuhan penyeberangan klotok (kapal kayu) karena belum ada pemasukan untuk daerah, kalau pelabuhan penyeberangan speedboat ada kontribusinya untuk PAD,” sambungnya.

Dia menyatakan secepatnya akan melakukan rapat dengar pendapat untuk membahas permasalahan pelabuhan penyeberangan klotok dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelabuhan penyeberangan Klotok tersebut menurut ia, merupakan sumber PAD, apalagi jika pengelolaan pelabuhan penyeberangan klotok ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelabuhan penyeberangan Klotok lanjut Raup Muin, juga merupakan pintu gerbang Kabupaten Penajam Paser Utara, jadi harus dikelola dan tertata dengan baik.

“Pelabuhan penyeberangan Klotok yang saat ini beroperasi terkesan kumuh, harus ditertibkan karena pintu masuk ke wilayah Penajam Paser Utara,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

“Yang kami tahu pelabuhan penyeberangan klotok itu hanya memiliki izin area tanpa izin operasional, tapi bebas melakukan aktivitas setiap hari,” tambah Raup Muin.

Ia menilai terjadi pembiaran terhadap aktivitas pelabuhan penyeberangan klotok tersebut selama ini dan kontribusi untuk PAD juga masih dipertanyakan.

Raup Muin meminta keseriusan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama Dinas Perhubungan untuk menangani permasalahan pelabuhan penyeberangan Klotok tersebut. Harusnya keberadaan pelabuhan penyeberangan klotok itu tegasnya, dapat menambah atau menjadi sumber PAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Modal Awal

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan merencanakan pada tahap awal pembangunan infrastruktur transportasi ibu kota negara akan mengoneksikan dengan baik antara Balikpapan dengan Samarinda.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan Bappenas telah menentukan lahan yang dipergunakan untuk ibu kota baru seluas 250.000 hektare. Dari hasil peninjauan itu, lanjut dia, infrastruktur transportasi jadi modal Kaltim sebagai ibu kota. Saat ini ada dua bandara yang dekat lokasi (ibu kota negara).

Di Balikpapan dan Samarinda. Kemudian jalan tol dan pelabuhan. Hal itu membuat posisi Samboja cukup menarik menjadi pusat ibu kota negara. “Karena itu, tahap awal pembangunan infrastruktur transportasi ibu kota negara harus terhubung dengan baik antara Balikpapan dengan Samarinda,” jelasnya dalam tinjauan Kamis (19/9/2019).

Apalagi imbuh dia, secara kasat mata ketika terbang dari Balikpapan menuju Samarinda bisa melihat jalan tol, Kawasan Industri Kariangau hingga ke Mentawir, sudah memuaskan. Terutama ada jalan tol dan di belakangnya laut. Dengan posisi ini, ibu kota negara baru bisa menjadi role model kota masa depan serta destinasi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara.

Dalam tinjauan Kamis, yang dilakukan melalui pantauan udara menggunakan helikopter dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Lokasi pengamatan mulai dari Teluk Balikpapan, Sepaku hingga Samboja. “Kami sedang menginventarisasi infrastruktur sekaligus kawasan potensial pengembangan,”imbuhnya.

Budi pun juga mengutarakan niatnya untuk membangun jalan tol hingga ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gubernur Kaltim, Isran Noor, mengatakan sebagai program nasional, pembangunan infrastruktur di ibu kota negara seluruhnya menjadi program pemerintah pusat. Termasuk pihak yang menentukan pusat pemerintahan. “Saat ini belum ditentukan [pusat pemerintahannya]. Karena itu akan dibuat lagi konektivitasnya mulai dari jalan tol, kereta api dan berbagai moda transportasi massal lainnya,” ungkap Isran Noor.

Selanjutnya, imbuh Isran, agenda dalam menentukan pusat pemerintahan, akan segera dilakukan diskusi grup terfokus di Kalimantan Timur dan Jakarta. Diskusi itu sebagai bahan kajian rekomendasi titik pusat pemerintahan. (Antara/JIBI/Anitana Widya)