Keluarga 180.000 ASN Jangan Langsung Nyusul Pindah

Ibukotakita-Pemerintah menetapkan ada sebanyak 180.000 aparatur sipil Negara (ASN) yang ikut boyongan ke Ibu Kota Baru. Pemindahan ini bakal dilakukan bertahap ke sejumlah kementerian dan lembaga. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, mengatakan untuk sementara ini, pemerintah memutuskan maksimal 180.000 PNS akan dipindahkan. “Itupun tidak langsung semua. Bertahap. Badan Kepegawaian Negara ikut dalam Pokja 6 pemindahan Ibu Kota baru,” katanya Senin (28/10/2019).

Menurutnya Pokja masih menginventarisasi berapa tepatnya jumlah pegawai negeri yang harus pindah. Selain itu mereka ikut menangani tentang mekanisme pemindahan tersebut. Dan kementerian lembaga mana saja yang pindah. Opsi-opsi masih terbuka sesuai perkembangan,” terangnya.

Badan Kepegawaian Negara bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah mengadakan rapat terkait pemindahan Ibu Kota Negara ini pada Jumat (25/10/2019). Setidaknya ada lima agenda yang dibahas pada rapat pemindahan Ibu Kota tersebut.

Pertama, pemetaan ASN yang akan dipindahkan. Kedua skema pemindahan. Ketiga, jumlah kebutuhan apartemen/rumah dinas. Keempat dibahas pula tentang desain perkantoran dan kelima adalah penganggaran yang dibutuhkan.

Secara umum pembangunan ibu kota baru diperkirakan memindahkan 1,5 juta penduduk dalam lima hingga sepuluh tahun. Rencana penambahan penduduk tersebut didasarkan pada rencana pembangunan ibu kota sebagai pusat pemerintahan. Pada 2024 ada sekitar 205.000 penduduk yang pindah ke ibu kota baru.

Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 180.000 ASN, di antaranya PNS pusat, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya. Sementara 25.000 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri.

Dalam lima hingga sepuluh tahun setelah ibu kota resmi berpindah akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angka tersebut terdiri atas keluarga-keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800.000 orang dan pelaku bisnis pendukung pemerintahan seperti rumah makan, pusat perbelanjaan, dan lain lain pada kisaran 300.000 hingga 400.000 orang. (JIBI/Rayful Mudassir/Reno Mahardhika)