Lahap Kawasan Hutan Konservasi, Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim Tuai Kontroversi?

IBUKOTAKITA.COM-Pulau Kalimantan yang dipenuhi kawasan hutan tropis merupakan paru-paru dunia. Namun, saat ini pemerintah justru menggodok rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Bahkan, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang merupakan kawasan konservasi pun termasuk dalam wilayah pembangunan IKN.

Menurut Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Laksmi Wijayanti perencanaan ini memicu kontroversi di Indonesia, bahkan di tingkat internasional.

“Reaksi publik lokal, nasional bahkan global, ini kan paru-paru dunia. Apakah ini tidak kontraproduktif? Ketika seluruh dunia sedang dihadapi persoalan akselerasi dampak perubahan iklim. Di mana semua negara yang memiliki ekosistem hutan hujan tropis setidak-tidakny melakukan kegiatan yang mencegah deforestasi,” kata Laksmi dalam Dialog Nasional IKN VI, di kantor Bappenas, Jakarta, seperti dikutip dari Detikcom, Selasa (11/2/2020).

Selain itu, isu keanekaragaman hayati, ketersediaan air, perlindungan satwa liar dan satwa yang dilindungi menjadi hal-hal yang dipertanyakan terkait nasibnya jika IKN dibangun di Kaltim.

“Itulah narasi publik bahkan sampai tingkat internasional. Sehingga di dalam kami melakukan kajian kami harus berangkat dengan merumuskan isu apa yan penting di publik pada saat itu,” imbuh Laksmi.

Untuk itu, pihaknya melakukan kajian untuk menjawab kekhawatiran seluruh dunia. Ia menegaskan, dalam perencanaan ini memang pemerintah Indonesia tak punya niat sedikit pun merusak paru-paru dunia. Sehingga, sejak awal konsep IKN adalah green city.

“Pertama kami harus memberikan koridor, kalau kita mau menerapkan prinsip kota hutan, tapi prinsip kota hutan yang mana yang cocok untuk lokasi tersebut. Kemudian prinsip kota hutan ini bisa dijalankan asal ada enabling yg dilakukan,” paparnya.

Lalu, dengan rencana membangun kota modern, menurutnya IKN ini tak harus mencontoh Jakarta atau pun kota-kota lainnya. Kota modern ini harus didominasi ruang terbuka hijau (RTH).

“Kota metropolitan yang kami harapkan adalah punya struktur ruang hijau yang baik, network jelas, koridornya jelas, terbagi menjadi 3. Pertama jaringan primer yang punya fungsi konservasi itu dijaga, lalu sekunder itu fungsi penyangga, estetika dan sistem tata air termasuk lubang-lubang tambang yang sudah ada airnya,” jelas Laksmi.

Prinsip ketiga yaitu semaksimal mungkin menjaga intensitas pembangunan itu rendah.

“Saya kira kami banyak sekali dengar dari penduduk bukan soal modern dan canggih kotanya tapi harus livable sehingga kami  mengharapkan tingkat kepadatannya itu dijaga,” sebutnya.

Lalu, pemerintah juga berupaya menyediakan sumber daya air yang memadai untuk menopang 1,5 juta penduduk di IKN.

Terakhir, di IKN pemerintah juga berencana mengendalikan konsumsi makanan yang tak ramah lingkungan terutama dari sisi kemasannya, begitu juga menerapkan sistem transportasi yang ramah lingkungan. (Detik)