Penyaluran BLT Dana Desa di Kaltim Lambat, Anggota DPR Dapil Kaltim Soroti Kinerja Kemendes PDTT

IBUKOTAKITA.COM – Lambatnya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak wabah Covid-19 di sejumlah kabupaten di Kaltim oleh pemerintah pusat, mendapatkan sorotan tajam dari anggota DPR  Irwan.

Wasekjen DPP Partai Demokrat ini meminta dan mendorong, agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) segera mempercepat penyaluran BLT Dana Desa tersebut. Karena dari 7 kabupaten di Kaltim, baru Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang diketahui telah 100 persen tersalurkan BLT Dana Desa dari Kemendes PDTT.

“Dalam masa reses ini, saya terus melakukan pengawasan terhadap jalannya penyaluran BLT Dana Desa, yang merupakan komitmen realokasi anggaran Kemendes PDT dalam rapat beberapa bulan lalu, fungsi BLT ini meringankan keluarga penerima manfaat (KPM) akibat dampak Covid-19,” tutur dia dalam pesan WhatsApp-nya kepada wartawan media ini, Minggu (31/5/20).

Pria yang duduk di Komisi V DPR  ini menyebutkan, sebagaimana data penyaluran BLT Dana Desa yang dia miliki, setidaknya ada 841 desa di Kaltim yang berhak menerima bantuan tersebut. Desa-desa tersebut tersebar di 7 kabupaten, yakni 139 desa di Paser, 30 desa di PPU, dan 193 desa di Kutai Kartanegara (Kukar).

Kemudian ada 139 desa di Kutai Timur (Kutim), 100 desa di Berau, lalu sebanyak 190 desa di Kutai Barat (Kubar), dan terakhir ada sebanyak 50 desa di Kbupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

“Saya terus mendorong agar penyaluran ini lebih cepat, karena melihat progres dari Kemendes PDT, untuk beberapa kabupaten masih kurang dari target atau belum 100 persen tersalurkan, kecuali Kabupaten PPU,” jelas wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim tersebut.

Hal yang terpenting yang didorong Irwan dalam penyaluran BLT Dana Desa bagi KPM terdampak Covid-19 di Kaltim, yakni pentingnya peran serta dari perguruan tinggi atau universitas yang ada di daerah. Selain untuk mempercepat penyaluran bantuan itu, peran dari universitas juga dinilai penting sebagai wujud transparansi pemerintah.

Di sisi lain, peran serta dari universitas juga dianggap dapat membantu pemerintah untuk memastikan, jika penyaluran BLT Dana Desa akan benar-benar tepat sasaran. “Saya akan mendesak Kemendes PDTT agar melibatkan universitas di daerah dalam pengawasan bantuan langsung tunai,” imbuhnya. (Dirhanuddin)