Perbaiki Wajah Pembangunan, DPRD Usulkan Lokasi Ibu Kota dan Pusat Pemerintah Kaltim Perlu Dipindah

IBUKOTAKITA.COM – Banjir memang menjadi persoalan klasik yang hingga kini belum memiliki solusi nyata dalam pembangunan Kota Samarinda. Jika sudah musim hujan tiba, banjir seolah menjadi momok bagi masyarakat.

Akhir Mei hingga awal Juni ini saja, lebih dari 20 lokasi tempat tinggal masyarakat di Samarinda banjir dengan ketinggian yang cukup beragam, dari semata kaki orang dewasa hingga dengan ketinggian mencapai seleher orang dewasa.

Beberapa titik terparah yang jadi langganan banjir di Samarinda, antara lain, Jalan Gerilya, Damannuri, Sukor Rejo, Lempake Jaya, Gunung Kapur II, Mugirejo, Cipto Mangunkusumo, dan Jalan DI Panjaitan di kawasan Alaya.

Beberapa titik lainnya yakni Jalan Panjaitan daerah sekitar Kebun Raya, daerah Tanah Datar, Citanduwi Tanah Merah, Wahid Hasim II Simpang 4 dan Pos Pol, Jalan AW Syahrani atau sekitar kawasan Indo Grosir, Sentosa Dalam, Pampang, Simpang Pasir Kecamatan Palaran, dan kawasan Jalan Pramuka.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun menilai memang sudah saatnya, baik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, berpikir serius untuk memindahkan pusat pemerintah. Sehingga pembangunan ke depan tidak hanya tersentral di kawasan itu-itu saja.

Di sisi lain, dengan memindahkan pusat pemerintahan, maka secara bertahap persoalan kesemrawutan tata kota hingga banjir menahun di Samarinda akan dapat dibenahi. Karena magnet pembangunan tidak lagi terpusat di wilayah perkotaan seperti yang ada sekarang ini.

“Saya lebih melihat perlunya mengurangi beban kota, pemindahan pusat pemerintahan provinsi atau ibu kota provinsi jadi solusi, selain karena banjir hal ini untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dan mengurangi kemacetan akibat kepadatan jumlah penduduk ke depan,” saran Samsun.

Selain itu, kebutuhan penataan kota sebagai antisipasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi akibat pertumbuhan infrastruktur, mendistribusikan penduduk kota ini agar tidak terkonsentrasi pada pusat kota sebagaimana saat ini, sekaligus mengantisipasi potensi yang lebih besar sebelum ibu kota negara benar-benar pindah di Bumi Kalimantan Timur.

“Pusat pemerintahan provinsi dapat dipindahkan di pinggiran Kota Samarinda atau memilih area baru di kabupaten lain yang letaknya starategis dan mendukung konsep smart city sebagai jawaban atas tantangan jaman ke depan,” usulnya. (Dirhanuddin)