Presiden dan DPR 2024 Dilantik di Ibu Kota Baru

IBUKOTAKITA.COM–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa, menyatakan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur masih sesuai dengan perencanaan. Bahkan diperkirakan pelantikan pemerintahan baru dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah dapat dilakukan di ibu kota baru pada tahun 2024.

Mengingat tahun 2024 merupakan tahun diselenggarakannya pemilihan pemerintahan dan anggota legislatif periode baru, maka pelantikkannya dapat dilakukan di ibu kota baru. Di tahun 2020 ini, Suharso menjelaskan pemerintah masih menyusun masterplan guna menetapkan rencana tata ruang kawasan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Ia berharap pada tahun 2022, sudah bisa dilakukan ground breaking pembangunan. Dengan penuh keyakinan, pada tahun 2023, infrastruktur dasar sudah rampung terbangun yang mencakup jaringan telekomunikasi, pusat pemerintahan. Ada juga kantor bagi para anggota DPR sehingga aparat pemerintahan dan para anggota legislatif pun sudah bisa pindah tempat ke Kalimantan Timur di tahun tersebut.

“Nanti seluruh Senayan [anggota DPR] itu mungkin di pindahkan ke sana. Jadi sudah mulai bisa pelantikan di 2024 itu di ibu kota negara baru,” kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, dilansir dari okezone.com, Selasa (4/2/2020).

Dia turut memberikan penjelasan mengenai Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tersebut, akan memiliki desain modern namun tetap green city. Seperti adanya air minum langsung dari keran, menggunakan energi terbarukan atau ramah lingkungan, hingga terdapat Rumah Sakit dan Universitas berstandar Internasional.

Suharso juga berpendapat bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru mencapai total anggaran Rp466 triliun yang akan dibangun secara bertahap. Total luas kawasan IKN baru mencapai 256.000 hektare (ha). Sedangkan, inti ibu kota memiliki luas 56.000 ha. Lalu luas dari pusat pemerintahan hanya seluas 5.600, sudah meliputi universitas, eco park, dan fasilitas lainnya. “Di kawasan inti pemerintahan hanya ada pemerintahan, pelayanan publik,” kata dia. (Bunga Oktavia)