Survei Lahan Ibu Kota Rampung November

Ibukotakita-Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan proses investarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) pada lahan untuk ibu kota negara akan rampung pada November 2019.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, M. Adi Darmawan. Dia mengatakan IP4T pada lahan untuk ibu kota negara dengan total luas mencapai 180.000 hektare akan dilakukan dalam empat tahapan.

Adapun, saat ini pihaknya telah merampungkan tahap pertama yaitu melakukan survei untuk 40.000 hektare lahan yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara. “Masing-masing ada luasannya, dan kami survei mulai dari arah barat, karena sedikit sekali masyarakat sehingga lebih cepat dan mudah surveinya,” ujarnya di Kementerian ATR/BPN, Selasa (24/9/2019).

Setelah merampungkan tahapan pertama yaitu survei 40.000 hektare lahan, dia menuturkan pihaknya saat ini tengah melaksanakan tahapan kedua yang dilaksanakan mulai 16 September—10 Oktober 2019. Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan segera melaksanakan tahapan ketiga yang dimulai pada 26 September—20 Oktober 2019.

Sedangkan tahapan keempat akan dilaksanakan pada 2 Oktober—26 Oktober 2019. “Berdasarkan jadwal dari Bappenas kami seharusnya sudah selesai pada akhir November 2019, tetapi kami yakin sudah bisa merampungkan prosesnya (IP4T) pada 11 November 2019,” jelasnya.

Identifikasi Luas

Adi menjelaskan proses IP4T dilakukan untuk mengidentifikasi keadaan dan kondisi lahan yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara. Proses IP4T, imbuhnya, ditargetkan bisa segera rampung, karena infrastruktur dasar untuk ibu kota negara diharapkan sudah mulai dibangun pada tahun depan.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat mengidentifikasi luasan lahan yang berupa hutan dan nonhutan pada lahan ibu kota negara. Komposisinya baru akan diketahui setelah proses IP4T dirampungkan seluruhnya. “Yang sudah disurvei kan baru 40.000 hektare, sehingga masih banyak lagi yang harus disurvei. Jadi, kami belum bisa memastikan komposisinya,” ujarnya.

Untuk 40.000 hektare lahan yang telah selesai diinventarisasi, dia mengungkapkan sekitar 60% lebih merupakan hutan. Dia memprediksi dari total luas 180.000 hektare lahan yang akan dibangun diperkirakan masih berupa hutan. Terkait pembebasan lahan berupa hutan, Sofyan menegaskan bahwa tidak akan ada pembayaran ganti rugi dari negara. Menurutnya, pemerintah juga akan mengambil alih lahan dengan status konsesi dari salah satu pihak swasta. (JIBI/Fitri Sartina Dewi)