Tak Ada Elpiji di Ibu Kota Baru

Ibukotakita-Liqufied petroleum gas (LPG) kemasan 3 kg bakal tidak bisa ditemui untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga di ibu kota baru. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan penggunaan gas bumi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan gas bumi akan digunakan sebagai bahan bakar utama di ibu kota baru. Sedangkan elpiji bersubsidi 3 kilogram (Kg) tidak boleh digunakan. “Saya tekankan tidak boleh lagi ada istilahnya LPG 3 kg di ibu kota baru. Jadi harus 100 jargas [jaringan gas] kota‎,” kata Bambang, dalam acara Hilir Migas Expo 2019 di Jakarta, seperti dikutip liputan6.com, Sabtu (28/9/2019).

Menurut Bambang, ke depan penggunaan gas bumi akan terus ditingkatkan seiring dengan perluasan pembangunan infrastruktur pipa gas‎, hal ini untuk mengurangi pemakaian LPG yang sebagian besar berasal dari impor. “Jangan biarkan rumah tangga masak beli LPG. Sudah saatnya rumah-rumah itu dilengkapi jargas. Jadi pembangunnya bertahap dan masif‎,” tuturnya.

Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN), Gigih Prakoso, menyatakan, PGN siap mendukung pembangunan infrastruktur gas bumi di ibu kota baru yang akan di bangun pemerintah di Kalimantan Timur. Dengan pengalaman PGN dalam membangun dan mengelola proyek jargas, pemanfataan gas bumi di ibu kota baru akan jauh lebih efisien dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

“PGN siap untuk membantu pemerintah menyiapkan infrastruktur di ibukota baru untuk menjadi smart city yang berbasis pada energi bersih gas bumi. Proyek jargas yang selama ini telah berjalan terbukti efektif mengurangi biaya energi rumah tangga,”  kata dia.

PGN menghitung pemakaian gas kota diprediksi dapat menciptakan penghematan LPG senilai Rp157,8 miliar per tahun. Secara umum, pengeluaran masyarakat secara total juga bisa lebih hemat senilai Rp386 miliar. “Pemerintah juga bisa mengurangi impor LPG dan pasti ada pengurangan defisit neraca perdagangan minyak dan gas [migas] jumlahnya Rp1,4 triliun per tahun,” kata Gigih.