Terkait Pemindahan IKN, Pemerintah Bakal Buka Keran Investasi Langsung

IBUKOTAKITA.COM--Pemerintah berencana membuka keran penanaman modal dari para investor yang berminat untuk membiayai sejumlah proyek di ibu kota negara (IKN) yang baru. Dukungan investor dari dalam dan luar negeri diharapkan bisa menutup kebutuhan pembiayaaan pembangunan IKN senilai Rp466 triliun.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan skema pembiayaan di luar anggaran pemerintah tengah digodok dan akan merujuk pada regulasi baru yang juga tengah disusun. Secara umum, di samping pembiayaan dari anggaran negara, biaya pembangunan IKN juga akan menggunakan skema kerja sama (KPBU) dan investasi langsung.

“Bisa direct investment. Itu dimungkinkan. Kami sudah bagi-bagi mana yang kemungkinan pakai goverment spending, mana yang bisa KPBU,” tuturnya di Jakarta usai rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (20/11/2019).

Dia menambahkan, pembiayaan dari anggaran negara diproyeksi hanya 19 persen dari kebutuhan investasi. Selebihnya, pemerintah berharap partisipasi badan usaha baik dalam bentuk kerja sama maupun investasi langsung.

Secara khusus, Kementerian PUPR menaksir kebutuhan pembiayaan infrastruktur pekerjaaan umum dan perumahan dalam pembangunan IKN mencapai Rp256 triliun. Jumlah itu dibutuhkan untuk pembangunan sumber daya air (Rp9,98 triliun), jalan dan jembatan (Rp5,5 triliun), permukiman (Rp24,82 triliun), dan perumahan (Rp215,4 triliun).

Kebutuhan pembiayaan disebut bakal mencapai titik puncak pada periode 2022-2023 sejalan dengan penyelesaian tahap awal berupa pembangunan infrastruktur dasar. Berdasarkan periode, kebutuhan pembiayaan pada 2020-2021 mencapai Rp52,6 triliun ; Rp175,1 triliun untuk periode 2022-2023, dan Rp28,8 triliun untuk 2024.