Waduh, APBD Kaltim Rp11 Triliun Bisa Terjun Bebas ke Rp6 Triliun Imbas Covid-19

IBUKOTAKITA.COM – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang sudah dibuat pemerintah diangka Rp11,8 triliun, kini terancam terjun bebas ke angka Rp6,7 triliun. Hal itu terjadi menyusul kebijakan pemangkasan dan rasionalisasi pendapatan yang dilakukan pemerintah pusat sebagai imbas pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air.

Terkait itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M. Sabani mengatakan, pemerintah pusat melalui surat keputusan bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memutuskan melakukan penyesuaian terhadap belanja pemerintah pusat hingga daerah.

Dalam surat edaran itu, diketahui, kalau pemerintah daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kaltim, diminta melakukan rasionalisasi terhadap semua sektor belanja. Mulai dari rasionalisasi tunjangan penghasilan aparatur sipil negara (ASN), mengendalikan dan mengurangi honorarium, hingga rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa sebesar 50 persen.

“Masalah ini sedang kami konsolidasikan terus dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Nantinya, jika pembahasan dan hasil kajian sudah rampung, kami akan membuat surat kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pemotongan belanja di dinas mereka masing-masing,” tuturnya, Sabtu (15/4/2020).

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat itu, maka Pemerintah Kaltim juga akan mengambil kebijakan serupa terhadap pemerintah kabupaten/kota di Kaltim. Di antaranya, yakni dengan memangkas dana perimbangan atau dana bantuan keuangan (bankeu) ke setiap kabupaten/kota.

“Kami menyimulasikan, kalau dengan adanya pemangkasan 50 persen dana transfer dari pusat, maka kami perkirakan penerimaan daerah atau APBD Kaltim akan turun, dari proyeksi semula Rp11,8 triliun menjadi turun ke angka Rp6,7 triliun,” jelasnya.

Kebijakan rasionalisasi terhadap belanja daerah ini, diakui Sabani, akan memberikan imbas yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kaltim. Karena mulai dari proyek fisik hingga non-fisik, otomatis akan dihentikan semua.

“Karena adanya penurunan terhadap pendapatan, maka otomatis juga akan berpengaruh terhadap rencana belanja. Pekerjaan dan program pembangunan yang sudah dibuat sebelumnya, tentunya akan ikut terkena dampaknya juga,” ujarnya.

Untuk kepastian terhadap perencanaan belanja apa saja yang akan dipangkas dan dirasionalisasi nantinya, Sabani mengaku, masih perlu dibahas dan dikaji secara bersama dulu dengan semua stakeholder terkit di lingkup Pemerintah Kaltim.

“Untuk secara spesifiknya apa saja program pembangunan, atau rencana belanja yang akan terkena rasionalisasi, saya belum tahu lagi. Masih perlu kami bahas bersama dengan TAPD dan kepala-kepala OPD,” tandasnya. (Dirhanuddin)