Ibu Kota Baru, Layanan Transportasi Umum di Kalimantan Timur Masih Buruk

ibukotakita — Layanan transportasi umum di Provinsi Kalimantan Timur yang baru saja ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara baru RI masih buruk.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menuturkan dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan, pilihan pada Provinsi Kalimantan Timur tampak lebih unggul dalam hal ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung.

“Namun harus diakui transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta. Layanan transportasi umum perkotaan sama dengan kota lain, semakin buruk,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2019).

Dia menuturkan sudah ada layanan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) rute Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda. Ada juga layanan bus AKDP, angkutan bus perintis dan penerbangan perintis.

Saat ini tengah dikerjakan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kemajuan pekerjaan hingga Agustus 2019 sudah mencapai 68%, diprediksi selesai tahun 2021. Jika sudah terhubung, jarak perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 km dan waktu tempuh bisa 1 jam,” katanya.

Sementara itu, dia menuturkan fasilitas penunjang lainnya yakni tengah dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer.

Tol ini menyediakan dua lajur untuk sepeda motor. Tol Teluk Balikpapan nantinya akan terhubung dengan Tol Samarinda-Balikpapan dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.

Menurutnya, wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sudah lama terhubung jalan nasional dan tidak lama lagi akan beroperasi Tol Samarinda-Balikpapan sepanjang 99,35 kilometer.

Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki dua bandara, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda yang baru beroperasi pada 24 Mei 2018 lalu.

Selain itu, sudah tersedia pula Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan rencana pemindahan ibukota negara, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebagian berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Samboja) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku).

Alasan pemindahan ibukota karena Jakarta dinilai sudah cukup berat sebagai pusat aktivitas bisnis, pemerintahan dan jasa.

Dampak nyata katanya, sudah menimbulkan masalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas parah dengan membutuhkan 3 jam–5 jam untuk pulang pergi di Jakarta, kerugian ekonomi dampak kemacetan, polusi udara tinggi, pencemaran air sudah parah, rawan gempa.

Di samping itu, beban Pulau Jawa semakin berat dengan masalah kepadatan penduduk dengan 54% dari total penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.