Saatnya Kaltim Tak Lagi Andalkan Batubara

Ibukotakita-Pemerintah provinsi Kalimantan Timur akan memanfaatkan momentum ibu kota negara dalam mengarahkan investor masuk ke sektor di luar bisnis emas hitam alias batubara. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Tutuk Cahyono, mengatakan dengan pembangunan IKN, maka konsentrasi investasi Bumi Etam selama ini di sektor pertambangan sebagian di antaranya harus dipecahkan.

“Karena akan ada dana ratusan triliun [rupiah] yang dikucurkan pemerintah pusat dalam beberapa waktu  ke depan untuk membangun banyak infrastruktur di Kaltim. Tinggal bagaimana menciptakan peluang investasi di sektor hilirisasinya,” ujarnya, Minggu (29/9/2019).

Tutuk menilai selama ini pertumbuhan ekonomi dan investasi di sebuah daerah tak bisa dilepaskan dari keberadaan infrastruktur pendukung  oleh pemerintah. Hal itu memungkinkan hilirisasi sektor pertambangan dan perkebunan sawit untuk dapat direalisasikan.

“Ketika IKN dibangun, maka infrastruktur akan masuk. Itu menjadi kunci menurunkan biaya transportasi, logistik, dan sebagainya. Infrastruktur bisa membuat aliran barang lebih baik. Jasa juga bisa begitu. Infrastruktur akan menjadi magnet investasi di Kaltim,” tekannya.

Perbaikan regulasi

Sejalan dengan perbaikan infrastruktur, pemerintah harus memperbaiki regulasi untuk mendorong  iklim investasi agar investor tidak melirik pertambangan saja. Harus ada iklim-iklim investasi yang baru dan menarik supaya investor tidak hanya berfokus pada sektor pertambangan yang dominan.

Tutuk menekankan dalam hal ini konsep investasi langsung harus bisa masuk ke Kaltim yang berbasis hilirisasi. Pasalnya perekonomian kaltim tentu akan terlalu fluktuatif apabila hanya berpatokan pada komoditas utama.

Menarik investor langsung untuk bisa menanamkan modalnya di Kaltim, akan menggerakkan perputaran ekonomi daerah dengan baik. Tak hanya itu, peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja akan terjadi di Kaltim.

Pemerintah pun harus mencari tahu akar persoalan penyebab enggannya investasi langsung yang masuk ke Kaltim. Pemprov dapat memperbaiki regulasi dengan mendengarkan masukan investor dan mendiskusikannya dalam menghilangkan hambatan investor. (JIBI/Anitana Widya)