Pengembangan KPI Kariangau Masih Terbuka Lebar bagi Investor

IBUKOTAKITA.ID– Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kariangau di Kalimantan Timur masih berjalan lambat sejalan dengan minimnya investor yang masuk setelah 10 tahun berlalu sejak pencanangannya.

Padahal kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu alternatif penggerak ekonomi Ibu Kota Negara (IKN), serta di Balikpapan yang tak lagi mengandalkan batu bara. Apalagi perusda Balikpapan sebagai salah satu pengelola kawasan seluas 133,8 hektare telah meluncurkan program KLiK atau Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi bersama BKPM sejak 2 tahun silam untuk menggaet minat pemodal.

Manager Divisi Properti, Supporting Kawasan Kariangau Perusahaan Daerah Didi Purnomo mengatakan akses infrastruktur, khususnya jalan pendukung yang menjadi alasan utama para investor ragu untuk merealisasikan investasinya ke wilayah ini.

Berdasarkan data Bappeda Balikpapan, terdapat 10 perusahaan eksisting, 3 perusahaan dalam tahap pembangunan dan 30 perusahaan yang mengajukan izin.

“Sebetulnya sudah banyak [investor] yang menyatakan ketertarikannya, tetapi infrastruktur jalan itu yang menjadi ganjalan. Itu yang membuat mereka menahan [investasi],” katanya Senin (4/11/2019) seperti dilansir Bisnis.

Menurutnya sejumlah investor masih mempertanyakan realisasi pembangunan jalan akses ke Pulau Balang yang menjadi salah satu penghubung menuju kawasan yang terletak di Balikpapan Utara tersebut.

Terkait akses tersebut, dia mengungkapkan sejauh ini desain jalan pendekat sudah ada dan kemungkinan akan dibangun provinsi Kalimantan Timur pada tahun depan.

Dalam Proses

Selain itu perusda juga memiliki rencana untuk menggunakan jalan provinsi. Untuk perizinannya, ungkap dia sudah ada untuk dibangun. Namun pembangunan belum dilakukan karena lahan tumpang tindih akses dari KIK menuju Kariangau Kalimantan Timur Terminal (KKT).

Rencananya memang terdapat dua akses jalan yang bisa dibangun. Pertama, yakni jalan pendekat ke Pulau Balang dan jalan lainnya dengan kondisi sangat ekstrem. Pembebasan lahan masih dalam proses.

“Dengan kondisi tersebut, sulit bagi kami untuk melakukan action lebih lanjut. Progres saat ini, site plan yang sudah ada dan sesuai dengan tata ruang wilayah. Dalam peruntukan lahan seluas 133 hektare itu akan dibangun beberapa zona,”ungkapnya.

Sejumlah zona tersebut yakni konstruksi, agro perkebunan, transportasi dan lainnya. Perusda juga memiliki rencana membangun depo peti kemas lebih awal. Dalam perencanaannya, depo peti kemas itu akan berdiri di atas lahan seluasnya 2 hektare – 6 hektare dan telah mengantongi perizinan. Sebagai langkah awal investasi, anggaran depo sudah dikeluarkan senilai Rp500 juta.

Selanjutnya, pihaknya telah melaporkan rencana itu kepada pemerintah. Lokasi depo peti kemas itu terbelah oleh rencana jalan ke Pulau Balang atau akses masuk sedangkanakses yang sudah terbangun hanya ke KKT.

“Sebenarnya tinggal bangun saja. Progres sampai sekarang masih perencanaan depo. Kenapa belum terealisasi? Lagi-lagi karena faktor infrastruktur jalannya,”tekannya.

Status Belum Kawasan Industri

Sementara itu, mengatakan kawasan ini belum berstatus kawasan industri karena sesuai dengan aturan UU yang belum beroperasional fase industri.

“Kalau dilihat dari perencanaan namanya kawasan peruntukan industri. Bentang lahan sesuai tata ruang. Begitu sudah direncanakan tata ruangnya. Begitu berdiri industri menjadi kawasan industri. Setiap kawasan industri harus dikelola oleh perusahaan KI,” jelasnya.

Kawasan ini rencananya didukung berbagai pembangunan yang terintegrasi, diantaranya jalan akses Kilometer 13 – KIK (Terminal Peti Kemas) Kariangau, Pelabuhan Internasional Kariangau, Jembatan Pulau Balang, jalan bebas hambatan (freeway/tol) Balikapan-Samarinda.

Ditambah lagi Bandara Sepinggan, power plant PLTU Kariangau 2 x 100 MW dan 2 x 25 MW, pembangunan sarana air bersih dan berbagai aktivitas pembangunan lain yang dilaksanakan perusahaan yang berdiri di sekitarnya.

Selain mendapat dukungan Pemprov Kaltim, rencana pengembangan juga diamini Pemkot Balikpapan. Dukungan setidaknya terlihat dari luas lahan mencapai 2.189 hektare yang diantaranya merupakan lahan milik Pemkot Balikpapan, selain lahan PT Pelindo IV, PT PLN, PT Semen Gresik, lahan PT Gunung Bayan, lahan pencadangan pergudangan dan lahan peruntukkan lain dan lahan Pemprov Kaltim.

Lokasi industri direncanakan dibagi menjadi kawasan utara antara lain untuk jenis industri substitusi impor, manufaktur, lokal base dan industri campuran. Sementara lokasi industri di sebelah selatan berupa manufaktur logam dan kimia (input dari industri ini sudah berupa bahan setengah jadi yang dapat meminimumkan pengolahan bahan), industri teknologi modern dan industri berorientasi ekspor. Sedangkan industri lainnya tetap berada di daerah pinggir, yaitu sepanjang pesisir sebelah barat kawasan, terutama bagian selatan. (JIBI)