Berkonsep Vertikal, Ini Detail Rancang Bangunan Masa Depan Ibu Kota Baru

Ibukotakita — Kalimantan Timur (Kaltim) telah ditetapkan sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyiapkan perencanaan terkait pemindahan ibu kota baru Indonesia.

Berikut wawancara tim Bisnis Indonesia dan Solopos– Grup Ibukotakita.com dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bisa diceritakan kota dengan daya dukung 1,5 juta jiwa itu seperti apa? Karena di luar ramai akan jadi smart city sampai forest city, bisa digambarkan?

Smart city, green, sustainable itu karena kita paham ini bukan kota kecil. Kalau kota kecil mungkin gampang buat kota itu green karena tidak banyak orang. Tapi Indonesia kan bukan negara kecil. Itu yang membedakan ibu kota baru nanti dengan Canberra di Australia.

Australia penduduknya hanya 1/10-nya penduduk Indonesia, Jadi wajar penduduk Canberra cuma 300.000-400.000 orang. Kalau kita 1,5 juta jiwa berarti kan 10 kali dibandingkan Canberra. Memang kota ini awalnya akan didesain sebagai ibu kota pemerintahan, tapi nantinya mau kita rancang juga sebagai kota masa depannya Indonesia.

Baca Juga: Bappenas Buka-Bukaan Ibu Kota Baru

Jadi semua teknologi dan desain akan menggambarkan masa depan. Contohnya untuk bangunannya lebih vertikal. Meski tanahnya luas 150.000 hektare, tapi bukan berarti kita royal dengan land house sebanyak-banyaknya. Hunian sifatnya akan lebih banyak vertikal misalnya apartemen atau kondominium atau town house.

Idenya adalah lebih banyak ruang untuk menghijaukan kota tersebut. Target kita menghutankan kembali daerah sekitar Bukit Soeharto dan Kutai Kartanegara yang sekarang ini banyak pemakaian hutan yang tidak sesuai maupun tambang batu bara yang sudah ditinggalkan.

Apakah konsep smart city dan green city itu memengaruhi biaya untuk pemindahan ibu kota?

Tentunya dibutuhkan biaya yang tinggi. Sebenarnya sudah mencakup itu [biaya pemindahan ibu kota Rp466 triliun]. Sudah didesain ke sana, tapi belum menjadi kota masa depan yang sebenarnya. Itu kan untuk kota ini beroperasi dulu di 2024.

Anggaran itu sudah termasuk untuk hunian yang bisa dimiliki pribadi-pribadi. Jadi semuanya tidak harus keluar dari anggaran pemerintah. Kita tahu ini pasti mahal, tapi kita ingin mendorong peran swasta dan BUMN dalam membangun kota.

Apakah lewat kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)?

KPBU paling banyak, tapi juga dimungkinkan investasi langsung. Kalau swasta bikin apartemen atau mal kan itu investasi langsung, tidak perlu KPBU. KPBU biasanya untuk infrastruktur, gedung pemerintah.

Kita juga akan melakukan pengelolaan aset karena tanah-tanah di ibu kota baru itu nanti ditawarkan ke individu-individu juga. Sedangkan aset yang ada di Jakarta bisa dikerja samakan dengan swasta untuk mendatangkan pemasukan bagi pemerintah. Ini bisa dipakai untuk membangun ibu kota itu.

Berapa kira-kira porsi KPBU, swasta, dan APBN?

Kita lihat KPBU bisa untuk apa saja, investasi langsung apa saja, dan APBN apa saja. Dari situ keluar perkiraan dan juga melihat bagaimana minat swasta. Kalau tidak salah APBN sekitar 20%, KPBU 55%, sisanya 25% investasi langsung swasta atau BUMN.

Apakah sudah komunikasi dengan korporasi mengenai hal ini?

Pembicaraan informal sudah. Mereka kan butuhkan project yang konkret apa yang ditawarkan, di mana lokasi dan bentuknya. Pasti akan kita kasih tahu. Mungkin kebanyakakan tahun depan kita mulai cari investor untuk investasi dan KPBU.

Sambil menunggu UU untuk pemindahan ibu kota, apa yang dilakukan pemerintah?

Kami menyiapkan master plan dan urban design-nya. Kami juga menyiapkan semua aturan untuk pertanahan, pembiayaan, lingkungan hidup, kawasan hutannya, tata ruang. Semua urusan yang berkaitan dengan legal kita fokuskan di 2019-2020.

Kick off projectnya apakah sudah atau belum?

Kick off project pembangunan fisik targetnya semester II 2020. Saat ini aturan-aturannya dulu. Pak Sofyan [Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil] akan buat aturan soal land freezing supaya tidak ada jual beli tanah. Karena pembelinya hanya satu yaitu pemerintah.

Bu Siti [Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar] untuk menarik konsesi HTI [hutan tanaman industri] dam pemerintah daerah menyusun rencana tata ruang karema berubah menjadi wilayah urbanisasi.

Pak Bambang sudah melihat titik 0 km ibu kota baru, ekspektasi Anda dengan 2024 sudah pindah apakah bisa lebih cepat atau seperti apa?

Kalau dari sisi konstruksi tidak khawatir. Contohnya Brasil bisa memindah ibu kota dari Rio ke Brasilia yang jaraknya cukup jauh. Belum lagi Brasilia daerah yang benar-benar kosong dengan konektivitas terbatas. Itu pada 1956-1960 butuh waktu 5 tahun. Kemudian Pakistan memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad tahun 1960-an butuh 4 tahun. Terbukti Islamabad sudah jadi kota yang well design terbukti penduduknya sudah 1 juta.

Jadi kami melihat ibu kota baru nanti harus lebih baik dari yang lain. Karena ini dilakukan paling kekinian dibandingkan pemindahan ibu kota di negara lain jadi harus benar-benar menggambarkan future dari Indonesia dan future dari dunia juga.

Yang future itu misalnya apa?

Satu kendaraan listrik. Kemudian transportasi publik yang berbasis rel. Kemudian misalkan untuk komunikasi misalnya harus langsung 5G. Kalau sekarang kebanyakan masih 3G atau 4G di sana harus 5G misalkan.

Kemudian sistem smart. Itu termasuk water management system, sanitasi, sampah, sampai smart green. Kita juga akan mendorong supaya kota itu sama sekali beda dengan kota di Indonesia. Airnya sudah air minum tidak lagi air bersih [artinya air dari kran bisa layak dikonsumsi secara langsung].

Sanitasi tidak lagi septic tank, tapi pipa disamping pengelolaan air limbah. Gasnya tidak pakai tabung elpiji tapi jaringan gas. Listrik semua kabelnya harus bawah tanah. Energinya harus clean and renewable. Jadi ide kita mendorong adanya sustainable and modern city di ibu kota baru. (Bersambung-Danang Nur Ihsan)